MAKASSAR, BKM — Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Sulawesi Barat (Sulbar) menilai, stabilitas sektor jasa keuangan pada posisi September 2024 di wilayah Sulawesi Selatan tetap terjaga dengan intermediasi yang kontributif dan kinerja keuangan yang tumbuh positif secara year on year (yoy).
Hal ini sejalan dengan kondisi sektor jasa keuangan yang juga terjaga stabil di tengah meningkatnya risiko geopolitik dan melemahnya perekonomian dunia.
Demikian antara lain disampaikan Kepala OJK Provinsi Sulsel dan Sulbar, Darwisman, pada acara Journalist Update Perkembangan Industri Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan, di Kafe Negeri Sembilan, Makassar, Jumat (15/11).
Darwisman yang didampingi Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 1, Muhammad Budiman dan Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 2, Mulyana, menjelaskan, stabilitas sektor jasa keuangan memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. Dimana pada triwulan III-2024 tercatat tumbuh sebesar 5,08 persen (yoy), melebihi rerata pertumbuhan ekonomi nasional.
”Total aset perbankan di Sulawesi Selatan posisi September 2024 tumbuh 7,23 persen (yoy) dengan nominal mencapai Rp199,36 triliun, terdiri dari aset Bank Umum Rp195,64 triliun dan aset BPR Rp3,72 triliun. Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 8,71 persen (yoy) dengan nominal mencapai Rp133,76 triliun. Adapun kredit yang disalurkan tumbuh sebesar 6,90 persen (yoy) dengan nominal mencapai Rp163,29 triliun,” terang Darwisman.
Kinerja intermediasi perbankan Sulsel terjaga dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) 124,35 persen dan tingkat rasio kredit bermasalah berada di level aman 2,91 persen.
Ditambahkan, perbankan syariah turut menunjukkan pertumbuhan positif pada posisi September 2024 (yoy). Hal ini tercermin dari aset perbankan syariah yang tumbuh sebesar 19,59 persen yoy menjadi Rp16,16 triliun.
Begitu pula penghimpunan DPK yang tumbuh sangat tinggi 22,23 persen menjadi Rp11,53 triliun dan penyaluran pembiayaan yang juga tumbuh sebesar 17,94 persen (yoy) menjadi Rp13,46 triliun. Tingkat intermediasi perbankan Syariah juga berada pada level 116,77 persen dengan tingkat NPF pada level aman 2,22 persen.
Untuk penyaluran kredit UMKM (usaha mikro kecil menengah), kredit usaha mikro lebih mendominasi. Realisasi kredit kepada UMKM di Sulsel tumbuh sebesar 5,41 persen (yoy) menjadi Rp61,70 triliun dengan share sebesar 38,53 persen dari total kredit yang disalurkan bank umum di Sulawesi Selatan.
Pertumbuhan tertinggi terdapat pada kredit usaha mikro 11,00 persen (yoy) menjadi Rp34,55 triliun dengan share sebesar 56,00 persen dari total kredit UMKM. Secara total, kredit UMKM telah disalurkan kepada 912.248 debitur dengan tingkat NPL pada level 4,60 persen.
”Untuk Total SID investor pasar modal di Sulawesi Selatan pada posisi September 2024 mencapai 385.477 SID dengan porsi terbesar pada produk rekening reksadana sebanyak 369.438 SID. Adapun nilai transaksi saham di Sulawesi Selatan sampai dengan September 2024 sebesar Rp15,22 triliun,” tutur Darwisman.
Mengenai perkembangan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) di Sulawesi Selatan posisi September 2024 (yoy) juga menunjukkan kinerja positif pada beberapa industri. Kinerja perusahaan pembiayaan mampu tumbuh positif, tercermin dari total piutang pembiayaan yang tumbuh 12,57 persen menjadi Rp19,07 triliun.
Begitu pula dengan pembiayaan modal ventura tumbuh 2,94 persen menjadi Rp381 miliar, pinjaman yang disalurkan pergadaian juga tumbuh sebesar 26,06 persen menjadi Rp7,33 triliun.
Selain itu, fintech peer to peer lending (Fintech P2PL) di Sulawesi Selatan juga mencatatkan kinerja positif yang tercermin dari peningkatan jumlah outstanding pinjaman yang tumbuh sebesar 52,59 persen menjadi Rp1,60 triliun dengan tingkat wanprestasi yang terjaga yaitu sebesar 1,39 persen.
Untuk lebih mendorong masyarakat Sulawesi Selatan makin melek dengan lembaga jasa keuangan, OJK tetap intens melakukan kegiatan edukasi keuangan di wilayah kantor OJK Provinsi Sulsel dan Sulbar mencapai 1.762 kegiatan edukasi kepada masyarakat dengan jumlah peserta 186.585 orang. Terdiri dari pelaku UMKM, ibu rumah tangga, ASN, komunitas, difabel, mahasiswa, maupun pelajar.
Data layanan konsumen sejak Januari ssampai Oktober 2024 terdapat 380 layanan konsumen yang terdiri dari 100 layanan pengaduan, 133 pemberian informasi, dan 147 penerimaan informasi.
Dari total layanan konsumen tersebut sebanyak 247 layanan terkait perbankan, 101 layanan terkait perusahaan pembiayaan, 13 layanan Non LJK, 10 layanan terkait asuransi, 5 layanan terkait fintech, 2 dana pensiun, 1 terkait pasar modal, dan 1 terkait pergadaian. Sedangkan, untuk SLIK sejak Januari hingga 31 Oktober 2024 terdapat 8.166 layanan. (mir)