MAKASAR, BKM — Potensi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) APBD Kota Makassar Tahun 2023 diperkirakan akan jauh lebih banyak berkurang dibanding tahun 2022 lalu. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar Muh Dakhlan mengatakan, potensi Silpa tahun ini diprediksi mencapai Rp200 miliar.
Sementara pada tahun 2022 lalu, posisi Silpa mencapai Rp800 miliar, dari total anggaran belanja 2022 yaitu Rp4,6 triliun. “Memang jauh menurun dibanding tahun lalu. Estimasi Silpa tahun ini sebesar Rp200 miliar sesuai dengan perhitungan realisasi APBD dan program berjalan,” ungkap Dakhlan.
Dia mengatakan, hingga triwulan akhir ini, capaian belanja daerah sudah 60 persen, atau mencapai Rp2,8 triliun dari total belanja Rp5,2 triliun (sebelum perubahan Rp5,6 triliun).
“Kita masih optimis, kemungkinan memang ada, tapi lebih dari tahun lalu, kemungkinan tidak. Kalaupun ada itu jauh dari tahun lalu, itu berada di Rp100 sampai Rp200 miliar,” sebut Dahlan.
Pihaknya pun bersama dengan Bappeda sudah mengumpulkan seluruh OPD untuk mendorong percepatan realisasi ini, agar bisa digenjot optimal hingga tutup tahun.
Dahlan menerangkan, meski masih 60 persen saat ini banyak dari kegiatan Pemkot Makassar yang sementara on progres. Sehingga realisasi belum begitu optimal terlihat. “Nanti akan terlihat itu pada akhir tahun. Di bulan 12,” jelasnya.
Kemudian ada pula anggaran yang masih mengendap sebagai anggaran BTT. Dia mencontohkan BPKAD sendiri yang realisasinya masih cukup rendah, yakni berada di 38 persen dari sekitar Rp74 miliar.
Namun demikian di BPKAD sendiri dianggarkan BTT. Anggaran ini hanya bisa keluar dalam kondisi darurat.
“BTT itu nanti kita gunakan kalau ada kondisi mendesak. Bencana dan segala macam. Tapi kalau tidak darurat tidak terbelanja, dan itu besar,” ujarnya.
BTT di tahun ini (posisi APBD Perubahan), kata dia, setidaknya mencapai Rp33 miliar. “Jadi rilnya saya itu (sekitar) Rp40 miliar. Nah, pasti kita tidak mau belanjakan ini BTT, karena kapan kita belanjakan pasti ada sesuatu, ada masalah, ada bencana. Nah itu tidak harus,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Makassar Helmy Budiman menyebut beberapa OPD dengan realisasi sedang dan tinggi akan diberikan apresiasi dengan pembayaran TPP tepat waktu. “Ini sebagai bentuk apresiasi,” ujarnya belum lama ini.
Diketahui, kebijakan penangguhan TPP ini sebelumnya telah diterapkan Pemkot Makassar di 2022 lalu, di mana ini dianggap mampu menggenjot realisasi APBD Makassar. Makanya kebijakan ini dinilai cukup bagus. (rhm)