MAKASSAR, BKM — Sebanyak 144 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi Tahun 2022 yang bertugas di sejumlah Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasiona (BKKBN) dimutasi ke BKKBN Sulawesi Selatan.
Mutasi ke daerah asal itu merupakan tindak lanjut dari nota dinas yang diterbitkan oleh BKKBN RI. 144 PPPK Formasi 2022 yang merupakan penyuluh KB itu sebelumnya ditempatkan jauh dari kampung halaman. Berdasarkan data mereka tersebar di Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Utara.
Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel, Shodiqin menerima dan menyambut langsung 144 PPPK Penyuluh KB tersebut. Ia mengucapkan selamat setelah mereka pulang ke Sulawesi Selatan.
“Selamat kepada seluruh PPPK penyuluh KB yang pada hari ini telah dikembalikan ke daerah asal yaitu Sulawesi Selatan, ini tentunya menjadi sebuah kesyukuran bagi kita semua bisa kembali ke daerah asal, mengingat sebelumnya banyak yang ditempatkan jauh dari provinsi asal,” kata Shodiqin dalam keterangannya, Senin (12/2).
Shodiqin berharap dengan adanya tambahan 144 PPPK ini bisa menambah SDM penyuluh KB di lapangan demi menyukseskan pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) serta Percepatan Penurunan Stunting di Sulawesi Selatan.
“Saya harapkan kita mampu memperlihatkan kualitas kerja yang baik dilini lapangan, dan mampu membuktikan bahwa keberadaan PPPK Penyuluh KB yang sudah 3 (tiga) tahun terakhir mendapatkan kuota MempanRB mampu memberikan kemajuan terhadap Pelaksanaan program Bangga Kencana khsusunya di Sulawesi Selatan,” jelasnya.
Lebih jauh, Shodiqin memaparkan bahwa pembangunan kependudukan dan penyelenggaraan keluarga berencana terus mengalami perkembangan sesuai dengan arah kebijakan pemerintah. Hal itu selaras dengan visi terwujudnya keluarga berkualitas dan penduduk tumbuh seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia maju yang berdaulat mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.
“Seluruh program kita dalam mendukung program pemerintah dan pembangunan nasional dikemas dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana),” imbuhnya. (jun)
