Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar M Dakhlan, mengatakan penggunaan BTT dalam kondisi kedaruratan harus ditangani oleh instansi paling berkompeten dalam hal ini BPBD.
Hal itu dilakukan agar biaya BBM dan operasional sopir yang akan mendistribusikan air bersih ke rumah-rumah warga bisa dipertanggungjawabkan.
Semua OPD, termasuk pihak kecamatan yang armadanya dumptru-nya digunakan untuk mendistribusikan air bersih untuk sementara berada di bawah tanggung jawab BPBD.
Selain itu BBM dan operasional sopir, BTT rencananya juga akan dibelikan tandon atau tangki-tangki air plus pipa untuk penyaluran ke penampungan warga.
Dakhlan mengatakan, pihaknya tinggal menunggu SK Tanggap Darurat Kekeringan yang ditandatangani Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto. Termasuk kebutuhan anggaran yang akan disiapkan. Selanjutnya melakukan rapat dengan TAPD terkait penggunaan BTT.
Wawali mengatakan, saat ini ada lima kecamatan yang cukup parah krisis air bersihnya. Yakni Kecamatan Tallo, Ujung Tanah, Panakkukang, Tamalanrea, dan Biringkanaya.
Fatmawati berharap, Jumat (8/9) besok, tim dari BPBD sudah bisa bergerak untuk mendistribusikan air ke wilayah-wilayah yang membutuhkan.
Rencananya, pendistribusian air bersih ke wilayah yang terdampak krisis akan dilakukan setiap hari sampai kondisi normal kembali.
“Lusa (besok) sudah bisa bergerak. Hari ini (kemarin) menghitung RKB atau rencana kebutuhan belanja lalu diserahkan ke BPKAD untuk penganggarannya,” kata Fatmawati.
Dia mengatakan, Pemerintah Kota Makassar harus turun tangan untuk mengatasi krisis air bersih di beberapa wilayah.
Sebenarnya PDAM sudah intens turun untuk menyuplai air bersih ke rumah warga menggunakan mobil tangki. Namun, perusahaan daerah itu memiliki keterbatasan. Sementara wilayah yang harus ditangani cukup luas.
“Sebenarnya PDAM sudah sangat intens turun untuk menangani kasus krisis air dengan jangkauan layanan 60 titik per hari. Namun ternyata terkendala dengan armada yang dimiliki,” jelasnya
Fatmawati mengatakan, dalam pendistribusian air, sesuai dari hasil analisa, setiap rumah akan dijatah 10 jeriken kapasitas 20 liter per hari.
Sementara itu, Kepala BPBD Kota Makassar Achmad Hendra Hakamuddin, menyampaikan
SK tanggap darurat telah dibuat dan sedang berproses.
Setelah SK tersebut rampung, pendistribusian air bersih ke wilayah yang membutuhkan harus dilakukan secara terkoordinir.
Kekurangan air bersih, menjadi dampak dari adanya kekeringan yang melanda, dan akan dilakukan distribusi kepada masyarakat yang menjadi prioritas.
“Skala prioritas di sini adalah wilayah yang memang kesulitan sumber air dan kesulitan terdistribusi oleh PDAM. Langkah awal yang dilakukan tentunya assessment data di lapangan berdasarkan informasi berjenjang dari kecamatan, kelurahan, hingga RT/RW,” terangnya. (rhm)
The post Satu Rumah Dijatah 10 Jeriken Air per Hari appeared first on Berita Kota Makassar.
