MAKASSAR, BKM — Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar mengalokasikan anggaran sebesar Rp7 miliar untuk mencover Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) bagi 35 ribu pekerja rentan. Mereka adalah bekerja serabutan, gaji di bawah UMK dan terdata sebagai warga miskin ekstrem.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar Nielma Palamba, menerangkan pihaknya sudah melakukan verifikasi dan validasi data untuk memastikan jumlah pekerja rentan yang akan mendapat jaminan tenaga sosial. Ada dua skema yang akan diberikan kepada para pekerja rentan, yakni jaminan (asuransi) kematian dan kecelakaan kerja.
“Jadi sudah dianggarkan di tahun 2024 ini. Sudah menjadi perencanaan yang akan direalisasikan di pos Bappeda sebagai tim pengentasan kemiskinan,” ungkap Nielma saat ditemui di Kantor Dinas Tenaga Kerja Makassar, Jumat (5/1).
Pemberian Jamsostek bagi pekerja rentan tersebut merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup warga Makassar. Termasuk untuk mengurangi angka kemiskinan ekstrem di kota ini.
Nielma mengatakan, dari sektor ketenagakerjaan ada berbagai upaya yang dilakukan demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Persentase TPT mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Tahun 2022 lalu, TPT Makasar di angka 11,68 persen. “Tahun ini TPT Kota Makassar mengalami penurunan dari 11,68 persen menjadi 10,60 persen,” ucap Nelma Palamba.
Ia berharap, angka pengangguran Makassar tahun ini bisa mencapai 1 digit, paling tidak 9 persen. Kata Nielma, TPT Makassar paling rendah tercatat sebelum pandemi Covid-19, yakni di angka 10,39 persen. Namun saat pandemi melanda, angkanya meningkat drastis menjadi 25,92 persen.
Saat itu, Dinas Ketenagakerjaan mencatat kurang lebih 6.000 pekerja yang terkena PHK dan dirumahkan di awal pandemi Covid-19 tahun 2020. Kemudian Makassar berhasil menurunkan TPT menjadi 13,18 persen di 2021.
Pengangguran berhasil ditekan dengan beragam intervensi yang dilakukan. Salah satunya dengan fokus pada program prioritas.
Disnaker juga fokus untuk meningkatkan daya saing para pekerja. Mereka diikutkan dalam beragam pelatihan untuk meningkatkan kompetensinya. Dari pelatihan itu, mereka dibekali sertifikasi profesi.
“Kami memberi sertifikasi profesi banyak karyawan, khususnya di sektor pariwisata. Karena PAD tertinggi ada pada restoran, hotel dan rumah makan,” ujarnya.
Disamping itu, selain dua program strategis tanggung jawab Disnaker, pihaknya juga ingin memastikan hubungan industrial pekerja dan pelaku usaha bisa berjalan baik.
Seharusnya, kata dia, UMK berlaku hanya untuk karyawan dengan masa kerja di bawah satu tahun. Pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun harus mendapatkan upah di atas UMK, karena UMK hanya sebagai jaring pengaman.
“Sehingga terjadi keadilan bagi pekerja. Di atas satu tahun upahnya tidak boleh sama dengan pekerja yang di bawah 1 tahun,” tuturnya.
Sementara itu, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengatakan, selain lewat program insentif BPJamsostek kepada masyarakat yang menganggur dan kecelakaan kerja, intevensi kemiskinan ekstrem ini juga dilakukan lewat penanganan stunting.
Menurutnya, masalah penanganan kemiskinan ekstrem ini harus dilakukan sedari dini. Stunting akan memengaruhi kecerdasan anak sehingga akan berpengaruh kepada masa depan dari anak. “Ini (stunting) kita intervensi by name by adress,” terangnya.
Dia mengatakan, pihaknya terus mengentaskan masalah ini. Bahkan telah ditarget angkanya bisa mencapai zero pada 2024. (rhm)
