MAKASSAR, BKM–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan dalam masa transisi pemerintahan agar kesinambungan kebijakan tetap terjaga.
Bahkan Ketua DPRD Makassar, Supratman, menekankan perlunya mekanisme koordinasi yang memastikan program pemerintahan berjalan selaras, baik yang telah dirancang maupun yang akan diterapkan oleh pemerintahan baru.
“Kita harus memastikan bahwa rencana kerja yang telah disusun sejalan dengan kebijakan sebelumnya. Dalam masa transisi ini, diperlukan jembatan penghubung agar pemerintahan tetap berjalan dengan baik,” ujarnya, Kamis (30/1).
Menurut legislator Fraksi NasDem Makassar ini bahwa, pemerintahan saat ini telah merancang program kerja yang berorientasi pada keberlanjutan. Sementara itu, pemerintahan baru tentu akan menyesuaikan kebijakan berdasarkan visi, misi, serta janji politik mereka. Oleh karena itu, kesinambungan harus tetap dijaga agar program yang bermanfaat bagi masyarakat tidak terhenti.
Dalam pembahasan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), DPRD Makassar juga memberikan catatan terhadap beberapa program prioritas yang diusulkan. Menurut Supratman, RKPD harus disusun secara realistis dengan memperhitungkan kesinambungan program sebelumnya dan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat.
“RKPD ini akan menjadi dasar dalam penyusunan APBD. Oleh karena itu, program-program yang direncanakan harus bersifat konkret dan memiliki dampak langsung terhadap masyarakat,” katanya.
Ia mencontohkan keberlanjutan program layanan sosial yang telah berjalan, seperti layanan sosial dari lahir hingga meninggal dunia yang dimulai di era Wali Kota Ilham Arif Sirajuddin, lalu dikembangkan menjadi Homecare pada masa kepemimpinan Danny Pomanto.
Apalagi, jika program tersebut terbukti bermanfaat, tidak menutup kemungkinan pemerintahan berikutnya, seperti di bawah kepemimpinan Appi, akan melanjutkannya dengan inovasi baru.
“Kalau program itu terbukti efektif dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, tentu harus dilanjutkan dan diperbaiki sesuai kebutuhan,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Makassar, Andi Pahlevi, menyoroti belum terlaksananya pertemuan antara tim transisi dan pemerintahan saat ini akibat sengketa hasil Pilkada yang masih berlangsung.
“Kita berharap pertemuan itu bisa segera terjadi, tetapi proses politik yang masih berjalan harus dihormati. Setelah semua tahapan selesai, baru kita bisa fokus pada transisi pemerintahan,” jelasnya.
Meski demikian, DPRD menegaskan bahwa roda pemerintahan harus tetap berjalan tanpa hambatan. Supratman juga mengingatkan bahwa seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan kepala dinas harus tetap menjalankan tugasnya secara profesional tanpa terpengaruh dinamika politik.
“Yang paling penting adalah memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal. Jangan sampai kepentingan politik menghambat jalannya pemerintahan,” tutupnya.(ita)