MAKASSAR, BKM–Pemerintah Kota Makassar mencatat realisasi penyerapan anggaran selama tahun 2024 sebesar 78,43 persen atau Rp4,150 triliun lebih dari Rp5,291 triliun APBD Kota Makassar.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifli Nanda mengatakan, ada lima organisasi perangkat daerah dengan pencapaian atau realisasi anggaran terendah di tahun 2024.
Diantaranya Dinas Lingkungan Hidup dengan realisasi keuangan hanya sebesar 33 persen dan fisik33,88 persen, Dispora realisasi keuangan 42,89 persen dan fisik43,20 persen, Dinas PU keuangan 71,97 persen dan fisik 78,24 persen, Dinas Pendidikan keuangan 75,25 persen dan fisik 86,13 persen, Dinas Pertanahan keuangan 77,14 persen dan fisik 77,67 persen, serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar dengan realisasi keuangan sebesar 80,36 persen.
Sementara itu, lima OPD dengan realisasi belanja tertinggi adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan realisasi keuangan 98,39 persen dan fisik 98,39 persen. Menyusul Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan realisasi keuangan 94,55 persen dan fisik 98,27 persen, Dukcapil dengan realisasi keuangan94,4 persen dan fisik 99,98 persen.
Lelaki yang akrab disapa Zul itu mengatakan alasan sehingga sejumlah OPD mengalami penyerapan anggaran dan realisasi belanja yang sangat rendah karena program strategis yang masuk dalam pos anggarannya tidak bisa dieksekusi dan ditunda untuk dilaksanakan tahun ini.
“DLH misalnya, karena ada proyek strategis yang ditunda. Contohnya sepeda motor listrik sampah yang sudah dianggarakan di APBD Perubahan 2024 itu ditunda dan dimasukkan di APBD Pokok 2025. Makanya capaian dari DLH rendah,” kata mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM PTSP) itu kepada wartawan, Jumat (17/1).
Sementara di Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora) ada kegiatan revitalisasi Lapangan Karebosi yang tidak bisa dirampungkan karena kontraktornya tidak mampu bekerja sesuai target.
Di Dinas Pendidikan, ada proyek Panel Surya yang juga tidak bisa dilaksanakan tahun lalu.
Kemudian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tidak menggunakan anggaran BTT (bantuan tidak terduga) karena tak ada kejadian atau peristiwa darurat yang mengharuskan dana tersebut dipergunakan.
“Itu semua mempengaruhi realisasi,” tambah Zul.
Sementara itu, untuk realisasi pendapatan di tahun 2024 berada di angka 82,81 persen atau Rp4,191 Triliun dari target Rp5,561 Triliun.
Ada beberapa Dinas yang realisasi pendapatannya hampir pencapai target. Diantaranya Dinas PU, Dinas Perumahan, Dinas Pariwisata, DLH, dan Kecamatan Panakkukang. (rhm)
