MAKASSAR, BKM — Realisasi belanja dan pendapatan Pemkot Makassar hingga akhir Triwulan III tahun anggaran 2024 masih tergolong rendah.
Dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Program/Kegiatan APBD Kota Makassar hingga Triwulan III, tercatat realisasi belanja Pemkot Makassar masih di angka Rp2,494 triliun atau 47,14 persen dari nilai APBD tahun 2024 sebesar Rp5,291 triliun.
Untuk realisasi fisik berada di kisaran 50,87 persen.
Sementara untuk realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga triwulan III Tahun Anggaran 2024 tercatat Rp2,978 triliun atau sekitar 59,60 persen dari target pendapatan sebesar Rp4,997 triliun.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar Andi Zulkifli Nanda, menerangkan ada sejumlah OPD dengan realisasi belanja dan realisasi fisik masih cukup rendah. Diantaranya Dinas Pemuda dan Olah Raga, dengan realisasi belanja sebesar Rp23,005 miliar dari total anggaran yang dikelola sebesar Rp139,022 miliar.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) merealisasikan Rp38 miliar dari total Rp205 miliar. Bagian Hukum baru merealisasikan Rp1,2 miliar dari Rp4,9 miliar. Bagian Administrasi Pembangunan hanya berhasil merealisasikan Rp712 juta dari total anggaran Rp2,3 miliar, serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) mencatatkan realisasi Rp9 miliar dari Rp31 miliar.
Sementara itu, ada sejumlah OPD dengan realisasi anggaran tertinggi. Diantaranya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) yang berhasil mencatatkan realisasi sebesar Rp95 miliar dari total anggaran Rp101 miliar. Bagian Pemberdayaan Masyarakat (BPM) menyusul dengan realisasi Rp12 miliar dari Rp16 miliar.
Dinas Pariwisata (Dispar) juga menunjukkan performa baik dengan merealisasikan Rp34 miliar dari Rp51 miliar. Bagian Perencanaan dan Keuangan merealisasikan Rp27 miliar dari Rp42 miliar. Sementara Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) berhasil menghabiskan Rp43 miliar dari Rp70 miliar.
Zulkifli Nanda,memberikan penjelasan terkait realisasi anggaran ini. Menurutnya, APBD Perubahan serta penyesuaian prioritas program berdampak pada penurunan beberapa OPD dalam realisasi belanja, meskipun pada triwulan sebelumnya menunjukkan performa baik.
“Bagian pendapatan berubah, kemudian belanja juga berubah. Ini sudah update terbarunya yang kita tarik dari sistem sehingga ada beberapa OPD yang sebenarnya triwulan I dan II bagus, tiba-tiba berada di bagian bawah. Itu karena masuknya APBD Perubahan yang memuat program prioritas. Misalnya, PTSP dan DLH,” ujar Zul, sapaan akrabnya.
Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Makassar Andi Arwin Azis, mengatakan bahwa dirinya hadir di triwulan ketiga ini untuk memastikan percepatan penyerapan anggaran di OPD-OPD yang belum maksimal. Hal ini penting agar program yang sudah direncanakan dapat berjalan lancar.
“Triwulan ketiga ini saya hadir untuk mendorong percepatan bagi program dan kegiatan yang sampai sekarang belum terserap anggarannya,” katanya.
Namun, Arwin juga mengingatkan bahwa prinsip kehati-hatian harus tetap diutamakan dalam proses penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran bukan sekadar menghabiskan dana, tetapi memastikan potensi masalah di masa depan dapat diminimalisir.
“Saya mendorong teman-teman semua di perangkat daerah untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian. Jadi anggaran tidak hanya diserap begitu saja, namun dipastikan semua anggaran yang terserap itu sudah dimitigasi potensi yang akan timbul di kemudian hari,” tambahnya.
Kata dia, penting bagi setiap OPD untuk menjalankan kegiatan mereka dengan aman dan terhindar dari masalah hukum atau administrasi di kemudian hari. Arwin menekankan pentingnya mitigasi dan pengawasan dalam pelaksanaan program-program tersebut.
“Ini perlu ditekankan agar teman-teman dapat menjalankan kegiatannya itu dengan aman tidak terjadi masalah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Arwin menyebut bahwa kendala yang dihadapi oleh OPD-OPD terkait realisasi anggaran dapat diselesaikan secara internal tanpa perlu intervensi eksternal. Dia optimistis bahwa setiap OPD mampu mengatasi hambatan yang ada. ”
Perangkat daerah sudah menyebut terkait kendala-kendala, tapi semua bisa mereka selesaikan secara internal,” ungkapnya.
Dengan demikian, Arwin berharap setiap OPD tetap menjalankan programnya dengan baik, memanfaatkan potensi yang ada di masing-masing OPD. Hal ini penting untuk memastikan semua program berjalan sesuai rencana.
“Tidak perlu mengintervensi dan mereka semua menyanggupi untuk tetap menjalankan program kegiatannya dengan potensi yang ada di internal masing-masing,” kata Arwin.
Secara keseluruhan, rerata serapan anggaran di Kota Makassar berada di kisaran 40 hingga 50 persen. Meski begitu, Arwin memastikan bahwa semua proyek fisik dari perangkat daerah berjalan dengan baik dan aman dari segi teknis.
“Proyek fisik semua aman dari perangkat daerah. Terkait kendalanya saya tanyakan. Mereka semua masih bisa menyelesaikannya terkait program kegiatan yang dijalankan,” kuncinya. (rhm)
