MAKASSAR, BKM — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang diketuai Amri Arsyid melemah menuju perhelatan pemilihan gubernur (pilgub). Hal itu ditunjukkan setelah partai memberikan waktu khusus kepada bakal calon Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman (ASS) untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test, Selasa (24/7).
Selain itu, PKS juga tidak menerima kelengkapan berkas pendaftaran sebagaimana yang disyaratkan kepada empat bakal calon lain yang telah menjalani fit and proper test. Masing-masing Ilham Arief Sirajuddin (IAS), Mohammad Ramdhan Pomanto, mantan Pangdam XIV Hasanuddin Mayjen TNI (Purn) Andi Muhammad Bau Sawa Mappanyukki, serta Annar Salahuddin Sampetoding.
Pantauan koran ini, meski berkas ASS tidak lengkap saat datang, namun DPW PKS langsung melakukan uji kelayakan di Hotel Swiss-Belinn Panakkukang, Makassar. Sekretaris DPW PKS Sulsel Rustang Ukkas yang melakukan penelitian berkas ASS, menyebutkan bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan ijazah ASS tidak disertakan dan itu dia anggap biasa saja. “Itu hanya administrasi, yang pastinya dia akan melengkapi,” ujar Rustang Ukkas.
Ketika ditanya, apakah DPP PKS yang memerintahkan agar dilakukan uji kelayakan susulan untuk ASS, sebab sebelumnya Ketua DPW PKS Sulsel Amir Arsyid menyebutkan jika uji kelayakan hanya berlangsung satu hari tanpa ASS? Rustang menjelaskan bawah awalnya ASS ingin mengembalikan berkas pada Senin (22/7). Namun pihaknya tidak bisa menerima karena sibuk melakukan fit and proper test terhadap empat bakal calon lainnya.
“Jadi mau tidak mau kita harus juga melakukan fit and proper test. Tapi sebenarnya kemarin dia mau kembalikan, sementara kita melaksanakan fit. Jadi kami tidak enak sama kandidat lain, tiba-tiba dia datang diterima, padahal yang lain (empat calon) sudah jadwal,” bebernya.
Rustan berdalih pelaksanaan uji kelayakan ini karena ASS sudah lama mengambil formulir, yakni sejak bulan Mei. “Kami sudah lama menunggu, tapi setelah melihat Andi Sudirman jadwalnya terlalu padat,” jelas Rustang didampingi Sri Rahmi.
ASS yang dimintai tanggapannya soal hasil uji kepatutan, mengaku sangat senang karena memang sudah pernah bekerja sama ketika pilgub 2018. “Kami tentu sangat mengapresiasi,” ujarnya.
Disinggung soal peluang kolom kosong di pilgub, setelah dirinya mendapat banyak rekomendasi parpol, ASS mengaku tidak bisa melarang atau semacamnya. Sebab hal itu merupakan kewenangan pimpinan parpol. ”Itu merupakan kewenangan pimpinan parpol,” kata ASS sembari menuju tempat salat zuhur.
Gigit Jari
Kontestasi pilgub Sulsel yang akan berlangsung pada 27 November memang cukup dinamis. Hal ini karena kencangnya persaingan hingga perebutan dukungan dari parpol agar dapat mengeluarkan rekomendasi dalam bentuk form B1KWK untuk digunakan mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) 27 hingga 29 Agustus mendatang.
Untuk pilgub, para pimpinan parpol belum satupun yang meraih rekomendasi. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulsel Ni’matullah Erbe yang sebelumnya menyatakan siap maju untuk posisi 02 atau wakil, pupus setelah Ketua Umum DPP Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah menandatangani rekomendasi B1KWK untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi Masse.
“Iya, DPP telah menerbitkan rekomendasi B1KWK untuk Pak Andi Sudirman Sulaiman (ASS) dan Ibu Fatmawati Rusdi (Fatma),” ujar Ulla -sapaan akrab Ni’matullah Erbe– Senin malam (22/7).
Tak hanya Ulla, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Rusdi Masse (RMS) juga tidak direkomendasikan. Malah mengusung pasangan ASS-Fatma di Pilgub Sulsel.
Sekretaris DPW Nasdem Sulsel, Syahruddin Alrief menegaskan bila DPP sudah mengeluarkan rekomendasi. “Nasdem sudah keluarkan rekomendasinya untuk pasangan calon Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman dan Fatmawati Rusdi. Sudah lama keluar rekomendasi sebelum partai lain,” jelas Syaharuddin Alrif, Selasa (23/7).
Menurut Syaharuddin Alrif yang juga Wakil Ketua I DPRD Sulsel, penegasan itu sebagai bentuk meluruskan informasi beredar terkait rekomendasi Nasdem ke ASS-Fatma. Menurutnya, rekomendasi Nasdem untuk ASS-Fatma sudah final dan telah diserahkan beberapa bulan lalu. Hanya saja tidak dipublikasikan. Hal itu bentuk komitmen Nasdem bersama partai lainya mengusung ASS-Fatma.
“Komitmen Partai Nasdem sudah bulat untuk memenangkan pilgub bersama partai pengusung lainnya. Ini untuk kebaikan dan kemenangan bersama masyarakat Sulsel,” tandasnya.
Partai Nasdem yang mengontrol 17 kursi di DPRD Sulsel, kata dia, telah mendeklarasikan pasangan ASS-Fatma sejak 26 Juni lalu.
Terkait dukungan Ketua Umum DPP Partai Demokrat AHY yang telah menyerahkan rekomendasi ke ASS-Fatma, Jumat (19/7), menurut Syahar –panggilan akrab Syaharuddin Alrif– hal itu tentu adalah politik ‘kejutan’. Pasalnya, ASS sebagai bakal calon gubernur Sulsel mengembalikan formulir pendaftaran di sekretariat DPD Demokrat Sulsel, Jalan Mirah Seruni, Makassar, Selasa (16/7). Tiga hari setelahnya. Partai Demokrat sendiri mengontrol tujuh kursi di parlemen Sulsel.
Selain Ulla dan RMS, Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Sulsel Ashabul Kahfi juga tak diakomodir. DPP PAN yang diketuai Zulkifli Hasan lebih memilih bukan kader, namun yang diusung yakni ASS-Fatma.
Adapun DPP Partai Golkar yang diketuai Airlangga Hartarto bisa jadi mengabaikan surat tugas yang telah diberikan kepada IAS, Adnan Purichta Ichsan dan Indah Putri Indriani.
Informasi yang dikumpulkan koran ini, Golkar yang mengontrol 14 kursi di parlemen sementara mempertimbangkan untuk merekomendasikan pasangan ASS-Fatma dibanding IAS, Adnan dan Indah.
Tak hanya Golkar, namun DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga mempertimbangkan nama ASS- Fatma meski telah melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap IAS, Danny Pomanto, Panglimata dan Annar. Hasil pileg lalu, PKS meraih tujuh kursi di parlemen.
Setelah DPP Demokrat, Nasdem, PAN, Golkar dan PKS yang tak menghitung kadernya, Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono juga mengambil langkah serupa. PPP yang mengontrol delapan kursi di parlemen ini telah mengeluarkan rekomendasi untuk Danny Pomanto.
Demikian pula Partai Kebangklitan Bangsa (PKB) yang punya delapan kursi, mendorong yang bukan kader. Sama dengan Hanura yang mengontrol satu kursi, juga mengajukan pihak eksternal sebagai bakal calon. Kemungkian yang mengajukan kader yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), pemilik enam kursi.
Adapun Partai Gerindra yang dikabarkan mengusung pasangan ASS-Fatma, mendapat tanggapan dari pengurus DPD Gerindra Sulsel Andi Anhar Rahman. Anhar menegaskan pihaknya belum menerima informasi soal usungan partainya di pilgub 2024. Khususnya soal pengumuman nama ASS-Fatma.
Wakil Ketua Gerindra Sulsel ini menegaskan pihaknya masih solid mendukung Andi Iwan Darmawan Aras (AIA) di pilgub. Belum ada opsi lain.
“Setahu kami, belum ada dari Sulsel. Kami masih optimis Pak AIA yang diusung. Tapi kami solid apapun keputusan DPP nantinya,” ujarnya.
Anhar menuturkan, seluruh kader Gerindra di Sulsel semakin solid memberikan dukungan kepada AIA untuk bertarung di pilgub 2024. “Semakin banyaknya baliho yang muncul di seluruh kabupaten/kota di Sulsel, menjadi bukti bahwa kader solid mendukung AIA di pilgub. Kami juga ingin agar Gerindra mengusung kader internal sendiri menjadi 01,” jelasnya.
Gerindra mengontrol 13 kursi di parlemen Sulsel, dan menjadi pemenang ketiga setelah Nasdem dan Golkar. (rif)
