SINJAI, BKM — Suksesnya Pemilu 14 Februari 2024 lalu, terselip cerita pilu dimana salah satu mantan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Sinjai mengalami kelumpuhan saat bertugas.
Azwar, kini tangan dan kaki kanan tak mampu digerakkan. Bahkan, diajak berkomunikasi pun sulit.
Informasi yang dihimpun kesehatannya terganggu berawal saat Azwar Anas menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu 2024. Saat rekapitulasi surat suara di tingkat Kecamatan Sinjai Timur, Ia tiba-tiba tumbang saat perhitungan surat suara dari TPS Desa Lasiai pada Pemilu beberapa waktu lalu.
Kejadian tersebut membuat sejumlah penyelenggara, Pengawas Pemilu, dan Aparat Kepolisian yang hadir saat rekapitulasi kaget dan lansung memboyong Azwar ke Puskesmas yang tidak jauh dari tempat Perekapan surat suara. Sesampai di Puskesmas Azwar lansung mendapatkan pertolongan. Hanya saja, tiba-tiba tangan dan kaki kanan sudah tidak dapat digerakkan serta tak mampu berbicara.
Hingga akhirnya, ia kemudian dirujuk di RSUD Sinjai dengan kondisi badan kaku dan tak mampu berbicara. Setelah keluar RSUD Sinjai, Kini, kondisi Azwar Anas hanya bisa terbaring di rumahnya dan tak mampu melakukan aktivitas seperti biasanya. Kabarnya, salah satu faktor penyebabnya adalah kurang istirahat atau kelelahan.
Nadira, orang tua Azwar Anas mengatakan hingga saat ini tidak ada santunan dari BPJS Ketenagakerjaan Sinjai.
“Tidak ada santunan dari BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya, belum lama ini.
Sementara Mantan anggota PPK Sinjai Timur, Andika Putra menyampaikan telah melakukan komunikasi kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan Sinjai untuk mendapatkan kompensasi kecelakaan kerja terhadap Mantan Anggota PPS Desa Lasiai itu namun jawaban yang kurang memuaskan.
“Katanya, Azwar Anas tidak dapat menerima kompensasi atau santunan karena tidak masuk kategori kecelakaan kerja,” ungkapnya.
Meski kondisi sebagian anggota tubuhnya tidak bisa digerakkan, BPJS Ketenagakerjaan enggan untuk memberikan biaya santunan kepada Mantan Anggota PPS Azwar Anas yang mengalami kelumpuhan pasca rekapitulasi perhitungan surat suara di Tingkat Kecamatan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 lalu.
Menurut Andi Nurisma , berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 5 Tahun 2021, kecelakaan kerja merupakan kecelakaan terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya.
“Kecelakaan kerja harus memenuhi unsur yakni adanya ruda paksa yang dibuktikan dengan adanya cidera/jejas atau luka pada tubuh manusia akibat suatu peristiwa atau kejadian,” ujar Kepala Cabang BPJS ketenagakerjaan Sinjai kepada BKM, Selasa (4/6).
Berdasarkan hasil investigasi, mantan anggota PPS Desa Lasiai saat rekapitulasi pingsan karena kelelahan. Diketahui, yang bersangkutan adalah peserta aktif BPJS Kesehatan, maka atas kejadian itu pihaknya mendapatkan jaminan perawatan dan pengobatan dari BPJS Kesehatan.
“Meski terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, tetapi kasus petugas PPS tersebut bukan kecelakaan kerja sesuai Permenaker nomor 5 tahun 2021,” bebernya.
Olehnya itu, BPJS ketenagakerjaan Sinjai turut bersimpati atas kejadian yang menimpa salah satu petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Sinjai Timur. (din/C)
