MAKASSAR, BKM–Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar menerima usulan pengadaan mobil tangki untuk operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pokok 2025.
Hal ini disampaikan, Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham.Ia mengatakan semua masukan mitranya ini telah disampaikan di rapat Badan Anggaran. Salah satunya usulan dari BPBD Makassar yang meminta untuk dianggarkan pengadaan mobil tangki untuk keadaan darurat bencana yang terjadi di Kota Makassar.
“Kalau dari mitra kami di komisi, memang banyak usulan untuk penambahan anggaran.Tapi memang didahulukan yang mendesak, termaksud permintaan BPBD karena itu sangat penting untuk pengadaan mobil tangki itu,” ungkapnya di Gedung DPRD Makassar, Senin (18/11).
Apalagi, kata Legislator Fraksi NasDem Makassar ini bahwa, menyusul kondisi darurat yang kerap melanda wilayah seperti kebakaran, sementara BPBD hingga saat ini belum memiliki kendaraan tersebut untuk mendukung operasi penanggulangan bencana.
“Mobil tangki sangat dibutuhkan oleh BPBD, terutama dalam menangani kebakaran dan distribusi air dalam situasi bencana. Tanpa fasilitas ini, respons BPBD menjadi terbatas,” ujarnya.
Untuk itu, anggota Banggar DPRD Makassar ini mengaku ketidaktersediaan mobil tangki berpotensi memperlambat penanganan bencana, mengingat pentingnya peran kendaraan tersebut dalam membawa air untuk pemadaman kebakaran dan memenuhi kebutuhan air bersih di daerah terdampak bencana.
“BPBD setempat saat ini masih mengandalkan armada yang tidak memadai, yang semakin rentan dan sering kali sulit diandalkan dalam kondisi darurat,” katanya.
Selain itu, ia mengingatkan agar pengadaan mobil tangki ini menjadi bagian dari rencana anggaran daerah tahun depan.”Ini adalah kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditunda lagi. BPBD harus diberdayakan dengan peralatan yang memadai agar penanggulangan bencana bisa lebih optimal,” tegasnya.
Begitupun yang disampaikan, anggota DPRD Makassar, Muchlis Misbah.Ia menjelaskan, pengadaan yang diusulkan tiap organisasi perangkat daerah (OPD) tentu menjadi pertimbangan dewan. Hanya pengadaan yang sifatnya urgent seperti pengadaan mobil tangki BPBD dan mobil listrik untuk angkutan sampah yang menjadi pelayanan yang dibutuhkan masyarakat.
“Kita pasti lihat yang mana urgent dan mendesak. Kalau permintaan OPD yang tidak ada sangkut pautnya untuk pelayanan masyarakat, bisa nanti saja. Tapi sudah menyangkut kepentingan masyarakat banyak seperti maraknya kebakaran ini tentu kita akan pertimbangkan untuk pengadaan mobil tangki itu,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala BPBD Kota Makassar menanggapi pernyataan DPRD dengan menyatakan bahwa pengadaan mobil tangki menjadi prioritas yang sangat mendesak. Seperti BPBD Makassar yang mengharapkan adanya pengadaan mobil tangki sendiri.”Karena kami ini satu-satunya BPBD yang tidak ada mobil tangkinya,”bebernya Kepala BPBD Kota Makassar, Achmad Hendra Hakamuddin.
“Kami sudah berupaya keras, namun keterbatasan anggaran menjadi penghalang utama. Jika BPBD memiliki mobil tangki, kami bisa lebih sigap dalam merespons kebakaran dan bencana lainnya,” tambahnya.
Dengan adanya pengadaan mobil tangki, diharapkan kemampuan BPBD dalam menangani bencana dapat meningkat, sehingga dampak kerugian akibat bencana bisa diminimalisir.(ita)