TAKALAR, BKM–Pemilihan bupati dan wakil bupati Takalar menyisakan waktu yang tidak lama lagi, namun menyimpan tanda tanya terkait anggaran besar, yang dikelola tertutup , Selasa 15/10
Dana Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang bersumber dari Pemerintah Daerah tidak pernah dipublikasikan penggunaannya oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Takalar.
Nilai NPHD untuk dua lembaga penyelenggara tersebut sangat besar.
Nilainya sebesar 31.2 Milyar, dengan dua tahap pencairan yakni Tahun 2023 sebesar 40 persen dengan nilai 12,48 Milyar, dengan rincian KPU sebesar 9,6 Milyar, sementara Bawaslu sebesar 2,88 Milyar.
Adapun pencairan tahap kedua Tahun 2024 sebesar 60 persen dengan nilai 18,72 Milyar, dengan rincian KPU sebesar 14,4 Milyar, sementata Bawaslu 4,32 Milyar
Sekretaris KPU Takalar Budi Haryono Jumiyanto selaku KPA Satker KPU Takalar, yang dihubungi koran ini tidak berhasil dikonfirmasi terkait pengelaan anggaran yang tertutup atau tidak bisa diakses oleh publik
Hal ini mengundang tanggapan dari berbagai pihak salah satunya dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Bangun Desa Sulawesi (Lambusi) Nixon Sadli.K, yang mengatakan bahwa, seharusnya KPU Takalar tidak menutup nutupi proses mau pun pelaksanaan kegiatan di KPU. Karena ini anggaran yang dipakai dari NHPD atau pemerintah Kabupaten Takalar, yang artinya anggaran ini perlu kita awasi juga sebagai warga Kabupaten Takalar.
“Saya meminta kepada Sekretaris KPU Takalar Budi Haryono Jumiyanto selaku KPA Satker KPU Takalar, untuk transparan terkait dengan pengadaan logistik dan seluruh tahapan di KPU, dan hampir semua tahapan tidak di mediakan alias di tutup tutupi,”tegas Nixon. (rif)
