Berbagai program kegiatan tahun 2023 yang kemungkinannya tidak dapat dilaksanakan dalam periode akuntansi berjalan, seyogyanya segera dialihkan ke program yang lebih menyentuh dan segera dapat dinikmati oleh masyarakat yang saat ini dalam kondisi terpuruk akibat kenaikan berbagai harga kebutuhan pokok, yang salah satunya diakibatkan oleh adanya kenaikan harga BBM.
Program yang dimaksud adalah pemberian bantuan sosial atau pengalokasian dana simultan untuk kegiatan yang dapat membuka lapangan usaha. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan pendidikan keterampilan kerja yang disertai dengan pemberian bantuan peralatan kerja. OPD terkait antara lain Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian dan Perikanan serta Dinas Ketahanan Pangan.
Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto menerangkan pembahasan APBD-P
telah berjalan sangat dinamis. Menurutnya, semua hal yang berkembang telah dibahas dengan seksama dengan penuh keterbukaan untuk membangun persepsi yang sama melalui pembicaraan
efektif antara eksekutif dan legislatif.
Dari hasil pembahasan, APBD-P yang ditetapkan sebesar Rp5,26 triliun. Ada koreksi dari APBD Pokok 2023 lalu. Pendapatan diturunkan sebesar Rp300 miliar. Untuk itu, sejumlah kegiatan di APBD-P mengalami efisiensi. Dia berjanji akan mengawal seluruh kegiatan yang sudah dicantumkan dalam APBD-P agar berjalan dengan baik dan efisien.
“Anggaran perubahan 2023 telah mampu kita tetapkan tepat waktu sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kerja keras yang ditunjukkan selama ini telah mencerminkan kebersamaan dan kemitraan yang tinggi antara legislatif dan eksekutif,” ujarnya. (rhm)
The post Pendapatan Pemkot Diturunkan Rp300 Miliar appeared first on Berita Kota Makassar.