MAKASSAR, BKM — Pesta Demokrasi pemilihan presiden dan anggota legislatif baik tingkat kota, provinsi, maupun pusat akan digelar 14 Februari mendatang.
Untuk memastikan proses distribusi surat suara dan pencoblosan berjalan lancar, khususnya di daerah rawan banjir, Pemerintah Kota Makassar melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar menggelar rapat koordinasi, pekan lalu di Kantor Wali Kota Makassar.
Rakor itu juga melibatkan berbagai unsur diantaranya dari TNI, Polri, BMKG, BPBD, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Basarnas, Damkar, Dinas Kesehatan, dan beberapa OPD lainnya.
Menurut Kepala Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar, Achmad Hendra Hakamuddin, sesuai prediksi BMKG, puncak musim hujan diprediksi terjadi di Januari hingga Februari.
Dia mengatakan, ada empat kecamatan yang menjadi perhatian. Diantaranya Kecamatan Biringkanaya, Tamalanrea, Manggala, dan Panakkukang.
Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Makassar, Zainal Ibrahim mengatakan, semua wilayah rawan banjir perlu didata dengan baik.
TPS yang berada di zona merah harus diantisipasi dengan menyiapkan TPS cadangan.
“Kita sudah dua bulan turun ke camat untuk antisipasi, kalau misalnya ada risiko gunakan gedung jangan tenda, kalau riskan kita minta gedung yang cukup tertutup dan tidak ada genangan,” ucap Zainal.
“Risikonya kalau terlalu jauh tidak ada orang pergi memilih, dan masyarakat juta kesulitan kalau area tergenang,” sambungnya.
Besar harapan Kesbangpol agar BPBD baik kota maupun provinsi, serta Basarnas memberikan bantuan.Termasuk pada saat distribusi logistik ke wilayah kepulauan.
Menurutnya, dengan cuaca yang tak menentu membutuhkan armada yang mumpuni agar surat suara dan logistik lainnya sampai dengan kondisi yang layak, tidak rusak.
“Kami minta bantuan Basarnas dan Kalak (BPBD) untuk distribusi logistik, wilayah dataran tidak masalah, yang masalah kepulauan, kita minta perahu karet dari BPBD,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar Achmad Hendra Hakamuddin mengatakan, selain empat kecamatan rawan banjir, kecamatan lainnya juga patut diwaspadai.Seperti pada Februari lalu, ada 12 kecamatan yang dilanda banjir.
Penanganan banjir kata Achmad Hendra sebenarnya sudah terpola, sebab bencana ini kerap terjadi tiap tahunnya.
Hanya saja pada 2024 nanti, ada momen Pemilu yang harus disukseskan.
“Tadi hasil rapat disampaikan, bukan cuma pemilu yang kita pikirkan tapi juga distribusi logistik,” katanya.
Karena itu, BPBD meminta pemetaan TPS yang berada di zona rawan agar pihaknya bisa menyiapkan langkah mitigasi.
Kendati demikian, pemindahan TPS kata Achmad Hendra tak serta merta bisa dilakukan, dimana lokasi TPS harus tetap berada di wilayah administratif.
“Kalau aturan mengatur begitu dan berada di lokasi banjir, maka itu tugas kami untuk mengantar pemilih ke TPS,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua KPU Makassar, Farid Wajdi menyampaikan beberapa hal yang menjadi kewaspadaan saat pemilu nantinya.
Selain mengantisipasi terganggunya pemilu di daerah rawan banjir, perlu juga diantisipasi distribusi surat suara ke pulau-pulau yang masuk wilayah Makassar.
“Kita harus memberi perhatian terhadap distribusi surat suara di daerah kepulauan agar surat suara dapat diterima oleh pemilih dalam kondisi baik, serta kembali ke KPU juga dalam kondisi baik,” ungkapnya. (rhm)