MAKASSAR, BKM — Pemerintah Kota Makassar bersama penyelenggaran pemilihan umum, yakni KPU dan Bawaslu Kota Makassar akhirnya menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk penyelenggaran pemilihan wali kota dan wakil wali kota pada 2024 mendatang. Penandatanganan dilakukan di Ruang Pertemuan Sipakatau Kantor Wali Kota Makassar, Jumat (10/11) disaksikan Forkopimda Kota Makassar.
Pascapenandatanganan NHPD itu, maka secara bertahap Pemkot Makassar akan mencairkan anggaran Pilwali sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemerintah daerah diwajibkan untuk mengucurkan anggaran Pilkada sebesar 40 persen di tahun 2023 ini dan 60 persen di tahun 2024 mendatang.
Adapun dana hibah yang diberikan ke KPU untuk Pilkada dari Pemerintah Kota Makassar sebesar Rp64,122 miliar. Sementara untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebesar Rp18,443 miliar. Sehingga totalnya Rp82,565 miliar.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar Muh Dakhlan menjelaskan, dana hibah yang diserahkan ke dua penyelenggara pemilu tersebut diambil dari APBD Kota Makassar. Untuk alokasi anggaran sebesar 40 persen diambil dari APBD Perubahan 2023. Sementara 60 persennya akan dialokasikan melalui APBD Pokok 2024 mendatang.
Dakhlan mengatakan, dana hibah yang disiapkan Pemkot Makassar melalui APBD cukup besar. Namun bukan menjadi persoalan karena anggaran tersebut memang sudah disiapkan sejak awal. Walaupun proses untuk pencairannya diakui cukup telat. Alasannya karena proses asistensi APBD Perubahan yang cukup memakan waktu.
“Sebenarnya kita sudah mampu. Kemudian terkait besaran kan tidak ada masalah. Saat rapat awal dengan Pj Gubernur, kami sudah menyatakan siap. Kemarin kenapa kita terlambat, bukan persoalan anggaran, tetapi terkait administrasi. Kita agak telat di proses asistensi APBD Perubahan. Kita juga tidak mau penandatangan NPHD kalau belum lengkap, belum asistensi. Makanya kita lambat,” ungkap Dakhlan saat ditemui di Balai Kota, kemarin.
Sementara itu, Ketua KPU Makassar Faridl Wajdi menjelaskan, dengan ditandatanganinya NHPD, berarti Pemkot Makassar dan KPU sudah menyepakati anggaran untuk hibah Pilkada 2024. Dia melanjutkan, dana hibah sebesar Rp64,122 miliar merupakan proyek anggaran yang dibutuhkan KPU untuk menyelenggarakan tahapan pemilihan wali kota/wakil wali kota.
Dia mengatakan, dibanding tahun 2020 lalu, anggaran untuk pilkada 2024 lebih kecil. Dana hibah dari Pemkot Makassar itu nantinya akan digunakan untuk belanja seluruh rangkaian tahapan Pilkada. Mulai dari perencanaan, penerapan hasil termasuk di dalamnya jika ada sengketa-sengketa yang timbul.
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengatakan pihaknya sudah berpengalaman dalam Pilkada dan sudah mengalami semua. “Tugas saya ialah mempersiapkan Pemilu damai di Makassar. Pilpres maupun pileg dan pilkada,” ucapnya saat sambutan di sela-sela acara.
Intinya, kata dia, selama tidak memihak dan berada di tengah maka Insyaallah pemilu damai di Kota Makassar. Apalagi, pihaknya juga memaksimalkan seluruh monitoring yang kian optimal pada Januari mendatang.
“Sistem monitor akan dibuat lebih baik lagi sehingga ini menjadi markas monitoring berjalan baik untuk pesta demokrasi di Makassar,” kata Danny usai acara. “Monitoring digital seperti ini diharapkan jadi pionir di Indonesia. Saya harap Makassar jadi contoh dari semua sisi, mitigasi, monitoring,” sambungnya.
Dia juga berharap dengan momentum Hari Pahlawan menjadi momentum terbaik untuk mewujudkan Pemilu damai. Apalagi, lanjut dia, Kapolrestabes Makassar sudah bersilaturahmi dengan berbagai kelompok masyarakat, termasuk dari partai ke partai dan berbagai elemen masyarakat lainnya.
“Teman-teman sudah jalan ke bawah semua. Secara persiapan oke, tinggal doa dan dukungan masyarakat,” harapnya.
Ditambah dengan adanya berbagai kelompok masyarakat yang turut menjaga keamanan dan ketertiban seperti, RT RW, Bassi Barania, Dewan Lorong, Kontainer atau Konter yang sudah terstruktur di masyarakat. (rhm)
