MAKASSAR, BKM — Di tahun 2024 mendatang, Pemerintah Kota Makassar menyiapkan akan menyiapkan insentif khusus bagi masyarakat yang putus kerja dan terkena kecelakaan kerja. Anggaran disiapkan dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan dana transfer dari pemerintah pusat.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar Helmy Budiman menerangkan pemberian insentif tersebut sebagai salah satu upaya untuk menekan angka kemiskinan ekstrem di Kota Makassar. Menurutnya, insentif yang akan diberikan melalui Badan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek). “Jadi, kita akan cover asuransi ketenagakerjaannya,” ungkap Helmy.
Dia mengatakan, sesuai data, sekitar 11 ribu KK yang akan disiapkan asuransi ketenegakerjaan. Nilai yang disiapkan untuk program ini mencapai Rp8 miliar melalui skema anggaran DAU dari Pusat.
Sebanyak 11 ribu KK ini, lanjut Helmy, merupakan data kemiskinan ekstrem yang dihimpun oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Mereka ini telah dikategorikan ke dalam desil 1-4, di mana desil 1 merupakan masyarakat ekstrem kategori paling rawan.
Helmy mengatakan tak ingin menimbulkan polemik kecemburuan di masyarakat, dengan hanya memasukkan desil 1 dan 2 saja, makanya seluruh desil ini dimasukkan dan disamaratakan.
“Tapi karena berbagai faktor dan sudah saya sampaikan ke BPJS Ketenagakerjaan supaya tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Kita tidak mengambil desil satu saja, tapi ambil semua desil. Kita anggap semua miskin ektrem. Total 11 ribu KK,” jelasnya.
Sementara persyaratan penerimaan insentif ini, kata Helmy, adalah saat masyarakat mengalami kecelakaan kerja hingga putus kerja (menganggur). Ini akan diterima sembari masyarakat pencari kerja ini mendapatkan pekerjaan yang baru. “Ini supaya bisa mencegah terjadinya kemiskinan ekstrem,” imbuhnya.
Helmy mengharapkan MoU-nya segera terbit di BPKAD. Untuk kajiannya sudah dilakukan selama tiga bulan lamanya, sehingga kebijakan ini bisa segera dijalankan di bulan Januari 2024.
Untuk besaran yang diterima masyarakat, kata Helmy, beragam jumlahnya. Bergantung lama masyarakat yang menganggur. Namun khusus untuk yang mengalami kecelakaan kerja hingga kematian, mereka akan menerima insentif dari Rp20 juta hingga Rp42 juta per orang.
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengatakan, selain lewat program insentif BPJamsostek kepada masyarakat yang menganggur dan kecelakaan kerja, intevensi kemiskinan ekstrem ini juga dilakukan lewat penanganan stunting. Menurutnya, masalah penanganan kemiskinan ekstrem ini harus dilakukan sedari dini. Stunting dianggap memengaruhi kecerdasan anak sehingga berdampak pada masa depan anak. “Ini (stunting) kita intervensi by name by adress,” terang politisi PDI-P ini.
Dia menegaskan, pihaknya terus mengentaskan masalah stunting ini. Apalagi telah ditarget angkanya bisa mencapai zero pada 2024. (rhm)