Davied juga menyebutkan, tingkat temuan BPK yang paling tinggi berada di satuan pendidikan. Maka, stakeholder yang terlibat langsung, harus faham bagaimana tata kelola aplikasi rencana kerja anggaran sekolah (akas).
”Output dari sosialisasi hari ini kita lihat nanti, semoga kita tidak ketemu di BPK,” sebutnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros, Andi Patiroi, mengatakan, peserta yang hadir merupakan kepala sekolah dan guru dari 75 SMP Se-Kabupaten Maros.
Hal tersebut diharapkan, agar pelaksanaan tugas benar-benar faham tentang konsep kurikulum merdeka, sekolah penggerak dan pendidikan anti korupsi.
”Terbentuknya sekolah-sekolah penggerak akan meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Maros. Hingga hari ini, baru sekitar 8 sekolah yang menjadi sekolah penggerak, 3 SD dan 5 SMP (tiga sekolah swasta dan dua sekolah negeri),” katanya.
Sosialisasi ini sebut Patiroi, sangat dianggap penting. Sebab dua tahun pelaksanaan kurikulum merdeka, masih banyak yang belum memahami dengan baik pelaksanaannya.
”Masih perlu adanya peningkatan pemahaman implementasi. Jangan sampai guru-guru lebih paham ketimbang kepala sekolahnya, mungkin ini yang menyebabkan kurangnya sekolah yang mendaftar sebagai sekolah penggerak,” tambahnya.
Diakhir sambutannya, Davied sangat berharap para peserta dapat mengikuti dua hari kegiatan ini dengan serius. ”Semoga memberi dampak baik bagi pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Maros,” pungkasnya. (ari/c)
The post Pemkab Maros Minta IKM Harus Terus Dikawal appeared first on Berita Kota Makassar.