MAKALE, BKM–Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Tana Toraja menggelar workshop peningkatan kapasitas kepada pengawas Adhoc untuk pengawasan Pilkada 2024.
Workshop digelar selama tiga hari (18/10) hingga (20/10) di Aula Hotel Pantan Makale dan di ikuti tiga Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) dan satu staf sekretariat.
Ketua Bawaslu Tana Toraja Elis Bua Mangesa mengatakan kegiatan ini bertujuan memberikan penguatan dan peningkatan kapasitas bagi jajaran panwascam agar semakin memaksimalkan tugas pengawasan di wilayah tugasnya.
“Pasca workshop dan mendapatkan materi dari narasumber hebat dan berpengalaman semakin meningkatkan kemampuan dan kapasitas panwas kecamatan melaksanakan tugasnya,” singkat Elis.
Ketiga narasumber dihadirkan yakni pengamat politik yang juga direktur monitoring Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia Engelbert Johannes Rohi akrab disapa Jojo Rohi.
Jojo Rohi pentolan aktivis mahasiswa 1998 Surabaya dari GMKI dari Kelompok Cipayung.
Aktivis LSM KIPP ini pernah ke Afganistan tahun 2004 – 2005 sebagai international observer (Pengamat Internasional) mewakili Indonesia kawasan Asia melalui lembaga Anfrel (Asian Network For Free Election) berpusat di Bangkok, Thailand.
Selama di Afghanistan, Jojo Rohi bertugas di Provinsi kota benteng pertahanan (pusat) Taliban di Kandahar. Jojo juga rajin menulis di beberapa media bahkan sempat jadi kontributor Jawa Pos saat berpetualang di Afghanistan.
Didepan peserta workshop, Jojo Rohi mengisahkan pengalamannya dan membandingkan sistem demokrasi di Indonesia dan luar negeri.
Narasumber lain yakni M. Khudri Arsyad dari Perkumpulan Katalis Indonesia yang juga dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial (Stiks) Tamalanrea Makassar.
Khudri Arsyad menyajikan materi Analisis Sosial dan Kesiapan Mental bagi Pengawas Pilkada.
Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli juga memberikan materi mengindetifikasi isu krusial pengawasan dilapangan. Misalnya Money Politik, netralitas ASN dan kampanye diluar jadwal.
Workshop diisi dikusi mekanisme penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa dari Kordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (PPPS) Widiyatmo.
Selanjutnya materi strategi Pengawasan Tahapan Kampanye dari Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat dan Humas (HPPH) Theofilus Lias Limongan.
Peserta workshop juga mendapatkan materi identifikasi kerawanan tahapan kampanye dan strategi pengawasan (gus/rif/c).