MAKASSAR, BKM–Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Gus Imin menghadiri peluncuran 1 Juta juru bicara (Jubir) Desa Amin (Anies-Muhaimin) bersama Barisan Relawan Desa Anies-Muhaimin (Balad Amin) di Aula Pandansari, Taman Wiladarika, Cibubur, Jakarta, Kamis (7/12).
“Bersyukur hari ini teman-teman berinisiatif mendirikan Jubir Desa,”ucap Gus Imin.
Gus Imin berharap Jubir Desa Amin dapat memberikan informasi perkembangan dan program-program Capres-Cawapres nomor urut 1 kepada masyarakat di seluruh pelosok Indonesia. “Diharapkan Jubir Desa ini memberikan informasi kepada masyarakat dengan berbagai perkembangan terutama dalam rangka mengkonsolidasikan kekuatan pendukung Amin,”kata Gus Imin.
Jubir Desa, lanjut Ketua Umum DPP PKB ini, harus menjadi kekuatan untuk mengawal suara-suara desa untuk pasangan calon yang diusung PKB, Nasdem, PKS dan Ummat ini, “Di sisi yang lain terus menjadi kekuatan yang mengawal suara agar tidak dicurangi. Jubir Desa ini inisiatif orang-orang, tapi kira-kira para penggiat pecinta desa,” ucapnya.
Sementara itu, soal konsentrasi Amin untuk pembangunan desa, Amin akan fokus terhadap pembangunan mulai dari bawah yakni desa. Bahkan konsep pembangunan dari bawah ke atas itu sudah disampaikan Abdurahman Wahid atau Gus Dur.
“Sebetulnya ada sejarahnya ketika Gus Dur jadi Presiden dulu jauh sebelum terpilih beliau sudah membaca strategi pembangunan nasional ini harus dibalik dari atas ke bawah menjadi dari bawah ke atas,”tambahnya.
“Di perkembangan 70 tahun Indonesia Merdeka ini bolak balik atas bawah atas bawah. Karena itu biar tidak gonta-ganti maka harus ada namanya keseimbangan dan pertumbuhan baru pembangunan,”sambungnya.
Jadi, imbuh Gus Imin, pembangunan tidak hanya di Kota tapi juga di Desa dan tidak akan bisa cepat kalau pembangunan Desa itu menunggu pembangunan kota yang maju baru desa.
“Maka harus mulai secara merata, prinsip itu lah yang kemudian menjadikan AMIN bertekad kita akan mengembangkan keadilan teritorial. Apa itu keadilan teritorial? Pertumbuhan tidak hanya di Jawa di semua level pemerintahan daerah, tidak hanya di Kota tapi juga di Desa,”pungkasnya. (rif)