MAKASSAR, BKM — Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas menyayangkan sejumlah daerah yang sangat sedikit mengusulkan kuota calon pegawai negeri sipil (CPNS). Bahkan ada daerah yang tidak mengusulkan sama sekali.
Di Sulawesi Selatan, misalnya, pemerintah provinsi hanya mengusulkan enam formasi CPNS. Lalu, ada lima kabupaten yang tidak mengusulkan sama sekali. Masing-masing Bantaeng, Pinrang, Sinjai, Gowa dan Soppeng.
“Emang tidak butuh auditor? Ini auditor tidak bisa dari PPPK. Di Sulsel sayang sekali hanya enam orang. Setelah auditor pensiun, tidak ada lagi (yang bisa gantikan). Bingung jadinya,” ujar Azwar saat berada di Kota Makassar, Senin (26/8).
Azwar mengatakan pemerintah pusat sudah sengaja mengulur-ulur seleksi CPNS sebelum resmi diumumkan pada 19 Agustus lalu. Sebab, mereka masih memberi kesempatan kepada pemerintah daerah agar segera mengirimkan pengusulan sesuai kebutuhan. Apalagi, pemerintah pusat sudah memberi kelonggaran untuk fresh graduate bisa ikut daftar.
“Formasi yang masuk ke kami hanya 250-ribuan. Kita tunggu kemarin, sayang tidak banyak yang memanfaatkan. Padahal, ini yang pertama dan jangan-jangan yang terakhir ada formasi fresh graduate,” keluhnya.
Namun, hingga hari terakhir, banyak pemerintah daerah yang urung mengusul CPNS. Alasannya karena belanja pegawai yang sangat besar. “Formasi yang masuk kita tunggu sampai hari terakhir minim sekali. Kita tunda terus, karena formasi yang diusulkan daerah ke Menpan sedikit sekali. Padahal kita butuh 600 ribu tahun ini,” tegasnya.
“Belum tentu tahun depan ada formasi. Sayang sekali kalau pengusulan nol,” lanjut Azwar.
Diketahui, dari 600 ribu kuota CPNS tahun ini, 6.027 formasi dikhususkan untuk sekolah kedinasan, 2.302.543 untuk CASN, penerimaan di instansi pusat sebesar 429.183 formasi dan 1.867.333 formasi untuk penerimaan di instansi daerah. “Saya tidak tahu apakah talenta digitalnya sudah cukup sehingga tidak mengusulkan,” jelasnya.
Mantan Bupati Banyuwangi itu menambahkan, rekruitmen PPPK mungkin baru akan dibuka pada bulan Oktober 2024, setelah pengumuman hasil seleksi CPNS. Penerimaan PPPK 2024 dibuka untuk menuntaskan penataan terhadap tenaga non ASN atau honorer.
Kuota Dijemput 30 Agustus
Pemerintah telah membuka seleksi untuk penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Senin (19/8) lalu. Namun penerimaan itu tidak dibarengi dengan penerimaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sementera penerimaan pegawai melalui jalur CPNS sangat terbatas.
Total usulan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) yang diusulkan ke pusat sekitar 3000. Masing-masing 500 untuk CPNS dan sisanya sekitar 2500 untuk PPPK. Khusus untuk CPNS, pemerintah pusat hanya menyetujui 186 kuota. Artinya, kebutuhan pegawai di lingkup Pemkot Makassar tidak bisa tercover seluruhnya sesuai permintaan.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Akhmad Namsum mengatakan hingga saat ini pihaknya masih menunggu pengumuman dan juknis terkait penerimaan CASN melalui jalur PPPK.
“Iya, sejauh ini memang rekruitmen untuk PPPK belum dibuka. Kami masih menunggu informasi dari pusat,” kata Akhmad Namsum saat ditemui di Hotel Four Point By Sheraton, Makassar, Senin (25/8).
Namun, kata mantan Kepala Dinas Pertanahan Sulsel itu, tanggal 30 Agustus mendatang, seluruh BKD yang mengajukan usulan PPPK diundang ke Jakarta untuk menerima kuota. “Informasi terakhir, 30 Agustus kita akan menjemput kuota PPPK. Baru itu. Soal seleksi atau jadwal perekrutan PPPK, belum ada informasi yang jelas,” kata Akhmad Namsum.
Dia berharap usulan kuota PPPK yang diajukan ke pusat sekitar 2500 bisa terakomodir dengan baik. Menurutnya, kuota PPPK itu nantinya akan diprioritaskan untuk tenaga guru dan Laskar Pelangi yang berdedikasi.
“Sejauh ini belum jelas berapa kuota PPPK yang akan diberikan untuk Pemkot Makassar. Namun intinya kita akan prioritaskan untuk merekrut tenaga guru. Karena kan dalam perekrutan CPNS, tidak ada kuota untuk guru disiapkan,” tambahnya.
Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan seleksinya akan segera dipersiapkan. Dia memperkirakan Oktober sudah bisa dibuka. Alasan sehingga seleksi PPPK belum dibuka karena beberapa persiapan teknis di daerah asa yang belum tuntas. “Terkait beberapa persiapan teknis daerah belum tuntas. Setelah Agustus-September selesai,” ungka Azwar. (jun-rhm)
