MAKASSAR, BKM — Menteri Koordinator (Menko) Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memimpin rapat koordinasi bidang pangan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025 di Aula Tudang Sipulung Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Jumat (17/1).
Ada sebuah insiden yang terjadi saat rakor berlangsung. Mikrofon yang digunakan Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani ketika berbicara, tetiba dimatikan. Hal itu berlangsung ketika ia mengeluhkan anggaran pengerjaan jalan ke Seko yang dialihkan untuk Ibu Kota Nusantara (IKN).
Awalnya, Indah diberi kesempatan pertama mewakili kepala daerah di Sulsel untuk menjelaskan terkait ketersediaan pangan di wilayah Lutra.
Dalam pemaparannya, ia menjelaskan bahwa Lutra siap meningkatkan ketahanan pangan, terutama di sektor pertanian.
Sepanjang tahun 2024, produksi padi di daerah ini mencapai 95 ribu ton, meskipun sebagian wilayah mengalami gagal panen karena tergenang banjir.
“Walau demikian Lutra tetap surplus,” ujarnya.
Indah juga menyampaikan soal kondisi infrastruktur yang bisa menunjang swasembada pangan. Bendungan Baliase yang jadi kewenangan Kementerian PU, misalnya.
Proyek yang mulai dikerjakan pada tahun 2015 ini belum rampung. Padahal diharapkan bisa mengairi 18.982 hektare sawah.
Namun dalam evaluasinya, proyek ini hanya bisa mengairi sekitar 14 ribu hektare lahan sawah dan kebun.
Kendala lain adalah Pemkab tak punya anggaran untuk membangun jaringan tersier.
“Terus terang ini kan dari kewenangan kabupaten, tetapi di satu sisi kita ketahui bahwa kondisi keuangan cukup menyulitkan juga. Mudah-mudahan ini bisa diintervensi karena potensinya sangat besar,” jelasnya.
Masalah lain yang dipaparkan Indah
yakni rencana menjadikan Kecamatan Seko sebagai sentra peternakan oleh Kementerian Pertanian. Bahkan lokasi itu sudah didatangi langsung oleh investor asal Vietnam bersama pemerintah pusat.
Sedianya proyek ini sudah seharusnya rampung pada Desember 2024, tetapi gagal terealisasi karena anggaran pengerjaan dialihkan untuk IKN.
“Seko itu potensial untuk dikembangkan karena memang padang savana. Tapi masalah infrastruktur memang jadi kendala. Sebenarnya target dari Kementerian PU sampai ibu kota Kecamatan Seko itu selesai tahun kemarin melalui Inpres (Instruksi Presiden) jalan daerah,” ucap Indah.
“Sudah ada izinnya Pak Menteri. Bahkan ditarget selesai tahun lalu sampai di ibu kota tersisa 27 kilometer saja dan ada empat jembatan. Waktu itu perencanaan sudah selesai, RAB sudah, ketersediaan lahan juga sudah. Tapi karena ada kebijakan tahun lalu itu anggaran dialihkan untuk IKN maka ini tertunda. Kami berharap tahun ini…..,” suara Indah tiba-tiba terpotong, karena mikrofon dimatikan oleh Zulhas.
Zulhas kemudian menjelaskan, beberapa proyek infrastruktur yang menelan anggaran besar terpaksa ditunda karena pemerintah fokus untuk mewujudkan Asta Cita di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Ia berharap pemerintah daerah bisa memaklumi itu.
“Memang fokus sekarang irigasi. Jadi kalau infrastruktur yang lain memang agak ditunda. Infrastruktur yang besar-besar mungkin akan tertunda, karena (anggaran) difokuskan pada swasembada pangan, irigasi. Termasuk fokus pada makanan bergizi gratis ya,” kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu merespons Indah.
Respons Indah
Usai rapat, Indah dikonfirmasi soal mikrofonnya tiba-tiba dimatikan saat dirinya sedang berbicara di forum.
“Iya. Mungkin dikira saya hanya bicara infrastruktur. Padahal kan di awal saya sudah sampaikan bahwa Seko itu untuk kawasan sentra peternakan sapi perah dan pedaging yang bisa mendukung swasembada pangan. Itu pengantarnya,” ujarnya.
Walau demikian, Indah bilang tidak mempersoalkan kejadian itu.
“Mungkin karena beliau kira ini bahas infrastruktur jalan jadi dimatikan, padahal nggak. Itu juga kan demi mendukung ketahanan pangan. Seko itu bukan hanya soal ketahanan pangan tapi juga energi. Di sana potensi untuk PLTA. Ada sungai Uro di sana,” imbuhnya.
Jumlah Petani Menurun
Zulhas saat membuka rapat, menyebutkan bahwa Sulsel menjadi bagian yang tak terpisahkan dari upaya pemerintah meningkatkan produksi pertaniannya.
“Rakor pangan ini menghadirkan seluruh pemangku kepentingan pemerintahan, bupati serta bupati terpilih, sehingga di Sulsel bisa diakselerasi pembangunan sektor pertanian pangan,” ujar Zulkifli Hasan,
Dalam rapat koordinasi tersebut dijelaskan persentase jumlah angkatan kerja sektor pertanian menurun dari 55,1 persen (1990) menjadi 28,6 persen (2023). Demikian pula dengan jumlah petani yang 29,3 juta orang, menurun dari tahun 2013 sebesar 31,7 juta orang.
Tak hanya itu, Zulkifli Hasan juga menampilkan data bahwa 68,4 persen petani berusia di atas 45 tahun, yang rerata pendapatan bersih per bulan Rp1 juta, dan 60,78 persen petani memiliki lahan 0,5 hektare.
Disebutkan pula bahwa padi merupakan komoditas utama pertanian, yakni 33,38 persen. 83 persen petani berpendidikan SMP ke bawah, dan hanya 46,84 petani menggunakan teknologi.
“Kita harus bekerja keras dan harus berani untuk membangun kerja sama karena kita merupakan satu tim bersama untuk membangun semuanya,” ujar Zulhas.
Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan beberapa dampak terhadap harga gabah di bawah harga pembelian pemerintah (HPP).
Ia merekomendasikan beberapa saran, seperti serap gabah sesuai HPP dan hentikan stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) beras, serta hentikan bansos beras.
Dalam rakor pangan tersebut sejumlah peserta rapat kompak mengenakan passapu, songkok atau tutup kepala tradisional Makassar berwarna merah.
Hadir dalam rapat koordinasi tersebut sejumlah wakil menteri (wamen), Pj Gubernur Sulsel Fadjry Djufry, para bupati dan wali kota se-Sulsel, para kepala OPD Pemprov Sulsel, dan seluruh kepala daerah terpilih 24 kabupaten/kota di Sulsel. (jun)