KONTESTASI pilkada merupakan ajang demokrasi guna memilih pemimpin yang akan menuntun arah kebijakan selama lima tahun ke depan. Sebagai negara yang menempatkan kedaulatan masyarakat sebagai kedaulatan tertinggi, maka pasangan calon yang terpilih harus mengutamakan kepentingan masyarakat setiap kali ingin merumuskan suatu kebijakan.
Kebijakan yang mengutamakan kepentingan masyarakat adalah yang mendahulukan kepentingan umum atau kepentingan orang banyak. Kepentingan umum dapat diartikan sebagai kepentingan masyarakat secara keseluruhan yang menyangkut sarana umum bagi kehidupan yang beradab.
Indonesia dikenal sebagai negara dengan penduduk yang sangat majemuk, baik etnis, suku bangsa, budaya, bahasa, agama, dan lain-lain. Keragaman dan keberagamaan yang ada dipersatukan oleh Pancasila sebagai jati diri bangsa. Dengan Pancasila sebagai dasar negara, keragaman dan keberagamaan menjadi karunia bagi bangsa ini. Dengan kultur masyarakat yang sangat beragam maka setiap kebijakan harus merepresentasikan kedaulatan dan kepentingan masyarakat sebagai hirarki tertinggi dalam tatanan pemerintahan yang berdemokrasi, sebagaimana yang telah digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara kita.
Di tengah gempuran globalisasi yang begitu dahsyat dan tantangan kehidupan yang semakin kompleks, nilai-nilai luhur Pancasila menjadi sangat penting untuk dapat dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena nilai-nilai luhur Pancasila selalu selaras dan tak lekang oleh waktu sejak masa lalu, kini dan hingga masa depan.
Salah satunya adalah mengedepankan kepentingan masyarakat. Ukuran mengedepankan kepentingan masyarakat berkaitan erat dengan kemaslahatan bersama dan nilai kemanusiaan. Sehingga jika hal itu berkenaan dengan perumusan suatu kebijakan yang harus mendahulukan kepentingan masyarakat demi mewujudkan cita-cita bersesama yang lebih besar, tentu ini merupakan bentuk penempatan kepentingan rakyat .
Kemerdekaan Indonesia menjadi bukti nyata ketulusan para pendiri bangsa dalam mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Ketulusan para pendiri bangsa tersebut menjadi harus inspirasi dan teladan pada setiap paslon dalam ajang pilkada ini. Mengedepankan kepentingan masyarakat dalam merumuskan suatu kebijakan merupakan penjabaran dari pelaksanaan nilai-nilai luhur Pancasila, yang termaktub dalam butir-butir Pancasila sebagai pedoman bagi semua komponen anak bangsa guna mewujudkan kebaikan bersama dan demi cita-cita bersesama yang lebih besar.
Penempatan kepentingan masyarakat harus menjadi skala prioritas dalam ajang demokrasi seperti pilkada. Sebab ketika mencalonkan diri sebagai kepala daerah dapat diartikan bentuk kesiapan untuk mewakafkan diri untuk kepentingan masyarakat.
Dalam konteks demokrasi terdapat suatu ungkapan dalam bahasa Latin yakni vox populi vox dei, yang berarti suara rakyat adalah suara Tuhan. Artinya, kepentingan masyarakat harus menjadi hal utama dalam merumuskan suatu kebijakan. Karena sejatinya, seorang pejabat adalah pelayan masyarakat, maka segala masukan dan kritik yang datang dari rakyat seharusnya diutamakan dan didahulukan oleh pemerintah.
Seorang kepala daerah merupakan figur yang dipilih oleh rakyat. Karena itu ia hendaknya senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi guna mencerminkan sosok negarawan sejati. (yus)
