ENREKANG, BKM — Bupati Enrekang Muslimin Bando (MB) mengajak seluruh elemen, duduk bersama menyusun Konsep Integrated Area Development (IAD) Perhutanan Sosial di Kabupaten Enrekang. Acara yang dikemas dalam bentuk workshop ini dilaksanakan di Pendopo Rujab Bupati, Selasa (30/8).
Bupati memaparkan IAD atau pembangunan wilayah terpadu merupakan pembangunan ekonomi yang berdimensi wilayah.
“Daerah kita memiliki Kelompok Usaha Perhutanan Sosial dengan beragam komoditas yang potensial untuk dikembangkan. IAD mengintegrasikan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial menjadi satu dimensi untuk dikembangkan dengan melibatkan beragam stakeholder,” urai MB.
Namun konsep ini, kata MB, merupakan hal yang masih terbilang baru, maka masukan dari beberapa pihak sangat diperlukan dalam menyusun konsep IAD di Kabupaten Enrekang.
“Kita ingin membangun kesepahaman untuk implementasi konsep IAD dalam arah kebijakan dan pembangunan Enrekang,” tambahnya.
IAD gencar disosialisasikan oleh Yayasan yang aktif dalam isu-isu kehutanan yakni Tim Layanan Kehutanan Masyarakat (TLKM), bekerjasama dengan The Asia Foundation. Program Manager TLKM Andi Khalid Muhammad, S.Hut menjelaskan Pembangunan Wilayah Terpadu adalah bagian dari program Setapak 3 Kolaborasi Multipihak dalam Upaya Penguatan Perhutanan Sosial di Sulsel.
Tujuan program ini yaitu adanya kebijakan Pemprov Sulsel dalam mendorong percepatan perhutanan sosial, terbentuknya Pokja PS dan adanya roadmap
perhutanan sosial di Kabupaten Enrekang.
Menguatnya kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan dalam skema perhutanan sosial di Kabupaten Enrekang, terbitnya izin perhutanan sosial di Kabupaten Sidrap dan Pinrang, tyerdiseminasikannya upayaprogram dalam mendorong role model perhutanan sosial di Sulsel. Pengusulan KHDTK di Kota Palopo, pengusulan konsep IAD Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Maros.
Adapun yang hadir pada workshop ini baik secara daring maupun di pendopo yakni Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial, Catur Endah Prasetiani, S.Si, M.Si, Kepala Balai PSKL Wilayah Sulawesi di wakili Marten Pappang, SP. M.Si, Kepala Bappeda Kab. Lumajang
Pokja PPS Provinsi Sulsel, diwakili Muh Ikhwan Kadir, perwakilan The Asia Foundation, Pokja PPS Kab. Enrekang, Para pimpinan OPD, Para camat, Rektor Unimen, KPH Mata Allo, dan Paudanan Embong Bulan SH dari AMAN Maspul.
(her/C)
The post MB Ajak Stakeholder Susun Konsep IAD Perhutanan Sosial appeared first on Berita Kota Makassar.