MAKASSAR, BKM–Legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Sulsel Rusli Sunali mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan di wilayah Luwu Raya.
Hal itu disampaikan Rusli, dalam rapat pembahasan program kegiatan tahun anggaran 2025, bersama sejumlah OPD mitra kerja Komisi D DPRD Sulsel, Rabu (22/1)
“Jujur saja, kebijakan atau APBD tahun 2025 ini belum menciptakan yang namanya pemerataan pembangunan,”ujarnya.
Rusli berharap Pemprov Sulsel dapat mempercepat pembangunan jalan penghubung antar wilayah, seperti akses menuju daerah pedalaman yang masih minim infrastruktur.
“Persoalan perencanaan Luwu Raya ini tidak ada salah satunya pembangunan infrastruktur sifatnya jalanan-jalanan,”pinta Rusli.
“Perlu perhatian yang serius ini pemerataan pembangunan di seluruh kabupaten di Sulawesi Selatan bahwa jangan ada kebijakan dan diskriminatif,”jelas legislator asal daerah pemilihan (Dapil) Luwu Raya itu.
Adapun wilayah Luwu Raya di Sulawesi Selatan terdiri dari Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, dan Kota Palopo.
Sebelumnya, legislator Golkar selaku Ketua Komisi D DPRD Sulsel HA Kadir Halid menyoroti penanganan banjir di daerah ini. Dia pun meminta kepada dinas sumber daya air, cipta karya dan tata ruang untuk tuntas menangani hal tersebut.
“Tadi sorotan teman-teman soal banjir. Apabila ada kajian, maka kajiannya harus tuntas,”ujar Kadir Halid.
Menurutnya, langkah itu diperlukan agar meminimalisir kejadian serupa. Pasalnya, sejumlah daerah di Sulawesi Selatan jika masuk musim penghujan mengalami kebanjiran.
“Sebut saja daerah di Makassar, Jeneponto, Barru, dan Pangkep,”jelas Kadir Halid.
Karena sifatnya masih sebatas kajian, maka anggarannya pun dibawah Rp 1 miliar. “Anggaran ini bukan fisik.Tapi kajian,”katanya. (rif)