MAKASSAR, BKM–Kota Makassar masih darurat banjir. Selama ini, kota daeng selalu saja banjir saat musim hujan. Bukan hanya satu titik. Tapi, Makassar banjir dimana-mana.
Salah satu terparah, pemukiman Warga di Kecamatan Manggala, Kota Makassar, yang kerap menjadi langganan banjir. Situasi ini membuat warga pasrah lantaran harus mengungsi ke tempat aman tiap tahun. Itu berlokasi di Blok 8 dan 10 Perumnas Antang.
Tentu saja, di Kecamatan lain juga terdampak banjir. Hal ini menjadi perhatian semua pihak, terutama DPRD Sulsel sebagai wakil Rakyat di tingkat Provinsi.
Anggota DPRD Sulsel, Mahmud mengungkapkan bahwa, dirinya kerap turun langsung ke masyarakat dan banyak menerima keluhan terkait banjir yang terus berulang setiap tahunnya.
“Sehingga kami berinisiatif menghadirkan para tokoh masyarakat dalam RDP agar mendapatkan perhatian dan solusi dari Komisi D,” ujarnya, Jumat (14/2).
Beberapa waktu lalu, Mahmud yang juga legislator Partai Nasdem ini membawa serta tokoh masyarakat dari Kecamatan Biringkanaya, yakni M. Amir dan Baim, serta perwakilan dari Kecamatan Manggala, yaitu Erna M. Lau, M. Sabir, dan Bayu. Mereka hadir RDP soal banjir.
Ia merasa bagian dari rakyat, oleh sebab itu menjadi jembatan penghubung dengan para wakil Rakyat lainya. Apalagi Setiap tahun masyarakat menjadi korban banjir karena minimnya serapan air.
“Saya mewakili warga untuk menyampaikan langsung aspirasi mereka ke Komisi D bersama seluruh pemangku kepentingan,” kata Mahmud.
Ia juga menyoroti dampak banjir terhadap sektor pertanian di Katimbang dan sekitar TPA Antang. Akibatnya, hasil panen petani berkurang drastis, padahal dalam kondisi normal mereka bisa panen dua kali setahun.
“Kesimpulan rapat ini, Komisi D akan melakukan kunjungan lapangan dan memfasilitasi pembahasan ke Komisi V DPR RI agar ada solusi konkret,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid, menegaskan bahwa, persoalan banjir ini sangat mendesak dan membutuhkan perhatian serius.
“Kami akan mengupayakan solusi terbaik bagi warga terdampak. Kami akan segera berkonsultasi ke kementerian untuk mencari solusi yang tepat,” tukas politisi Golkar itu. (jun/rif)