MAKASSAR, BKM–Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar melakukan peninjauan ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bermitra, termasuk mendatangi seluruh Perusahaan Daerah (Perusda) Makassar untuk mengevaluasi program yang berjalan.
Hal ini disampaikan, Ketua Komisi B DPRD Makassar, Ismail.Ia mengatakan, peninjauan dilakukan untuk seluruh OPD dan jajaran direksi perusda bisa bekerja sama, untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagai upaya dalam meningkatkan PAD Kota Makassar.
“Kami berkunjung ke setiap OPD dan jajaran direksi perusda yang menjadi bagian dari mitra kami di Komisi B. Kami mau pemerintah bisa menjadi wadah untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, yang terus berinovasi dan kreativitas dalam melayani masyarakat,” ungkapnya, Selasa (29/10).
Lanjut legislator Fraksi Golkar Makassar ini bahwa, kegiatan peninjauan lapangan yang dilakukan oleh Komisi B DPRD Kota Makassar juga merupakan langkah penting dalam memastikan optimalisasi dan efisiensi sektor perekonomian di kota ini.
“Dengan mengunjungi berbagai lokasi strategis seperti Dinas Pariwisata, Dinas Pendapatan Daerah, serta beberapa perusahaan umum daerah seperti Perusahaan Umum Daerah Air Minum, Perumda Parkir, dan Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya, kita dapat menilai secara langsung bagaimana operasional mereka dan tantangan yang dihadapi,” bebernya.
“Peninjauan ini tidak hanya membantu dalam pengawasan dan evaluasi program-program yang sedang berjalan, tetapi juga membuka peluang untuk menemukan solusi kreatif dan inovatif demi kemajuan ekonomi kota makassar,” sambungnya.
Selain itu, peninjauan ini juga langka awal bagi legislator yang baru duduk untuk mengetahui kinerja OPD dalam mengawasi kinerja pemerintahan. “Pengalaman lapangan ini tentu akan memberikan wawasan baru yang berharga dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif ke depannya,” ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Makassar, Irmawati Sila meminta OPD lingkup Pemerintah Kota Makassar yang langsung bermitra dengan Komisi B, yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik memberikan pelayanan prima ke masyarakat tanpa membeda-bedakan.
“Pelayanan prima itu perlu dilakukan OPD, apalagi banyak keluhan soal perusda. Itu, sebabnya kami juga turun lapangan menjemput langsung suara rakyat dan disampaikan ke OPD untuk dijadikan bahan evaluasi,” katanya.
Legislator Partai Hanura ini juga meminta pemerintah berfokus pada tata kelola pelayanan publik, yang dimana wajib memberikan akses pelayanan publik yang mudah, ramah dan cepat. “Tanpa harus pandang bulu. Membedakan warga kelas dalam pelayanan,” tuturnya. (ita)