MAKASSAR,BKM–Ketua DPP Persatuan Ahli Gizi Indonesia Kombes Rudatin mengapresiasi kebijakan Pemprov Sulsel yang sudah menerapkan satu desa satu ahli gizi untuk pendampingan pengentasan stunting.
Olehnya itu, sangat penting dan perlu para ahli gizi bekerja sesuai standar kompetensi yang diharapkan sesuai perkembangan ilmu dengan meningkatkan kapasitas sumber daya. Apalagi, masyarakat saat ini dikerumuni penyakit yang kompleks, bukan hanya stunting. Tetapi juga penyakit tidak menular, obesitas meningkat yang bisa menimbulkan penyakit lainnya.
“Ke depan kita harapkan semakin baik. Ahli gizi bukan hanya di lapangan saja, tetapi juga di rumah sakit, di pelayanan khusus harus diperhatikan,” tukasnya saat menghadiri temu ilmiah dan pelatihan asuhan gizi nasional, di Claro Hotel Makassar, Kamis (23/11).
Ketua PP AsDI Fitri Hudayani menambahkan, pengembangan keilmuan dan kompetensi Dietisien (ahli gizi) diperlukan baik bagi mereka yang terjun langsung ke masyarakat maupun yang bertugas di Rumah Sakit. Ilmu yang diterapkan pada layanan kesehatan seperti RS sangat dinamis sehingga perlu akselerasi dalam pengembangannya.”Kalau jumlahnya (tenaga ahli gizi) ideal, hanya penyerapannya belum ideal, penempatannya belum,” kata Fitri.
Khusus rumah sakit, saat ini kata ia, presentasenya satu rumah sakit hanya memiliki empat orang tenaga gizi. Padahal rumah sakit pelayanannya beragam dan pasiennya banyak.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Sulsel Andi Mappatoba mengatakan, persoalan stunting dan gizi buruk sangat membutuhkan keberadaan tenaga gizi yang jadi motor penggerak pengentasannya. Pemprov melalui program prioritas yakni pengentasan kemiskinan ekstrem, penekanan angka stunting, dan ketahanan pangan berupaya mencapai cita-cita penurunan angka gizi buruk di Sulsel.
Saat ini, prevalensi stunting di Sulsel sendiri masih di angka 27,2 persen. Jauh dari target nasional pada 2024 yakni 14 persen.
“Dengan pelatihan yang simultan ini, kita harapkan pelayanan dan fasilitas terkait yang bermasalah dengan (tenaga) gizinya tentu akan meningkatkan pelayanan rumah sakit Pemprov Sulsel,” ungkapnya.
Dengan itu, pelayanan bisa semakin maksimal, durasi layanan bisa dipercepat, dan profit bagi pasien yang dapat sembuh lebih cepat.
“Kita harapkan kegiatan seperti ini tidak berhenti pada sektor gizi saja, tetapi sektor lain misalnya kesehatan, termasuk pemulihan ekonomi dan pengentasan kemiskinan,” tandas Mappatoba. (jun)
