SIDRAP, BKM — Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sidrap tengah menyelidiki dugaan kerugian negara dalam proyek jalan hotmix yang menelan anggaran sebesar Rp 11 miliar. Proyek ini didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, dan Perumahan Rakyat (Biciptapera) Sidrap tahun anggaran 2023.
Dua perusahaan kontraktor terlibat dalam proyek ini CV Tunas Karya menangani paket I di ruas Bojoe-Buae dengan anggaran sebesar Rp 8,3 miliar, dan CV FEM Konstruksi bertanggung jawab atas paket II di Kelurahan Batu Lappa senilai Rp2,7 miliar.
Kasi Intel Kejari Sidrap, Muslimin menyatakan Kejari mulai mengumpulkan bahan keterangan (pulbaket) terkait dugaan kerugian negara. “Kami akan memanggil semua pihak yang terlibat untuk dimintai keterangan,” ujarnya, Jumat (8/11).
Dugaan kerugian negara ini mencuat akibat adanya selisih anggaran pada proyek CV Tunas Karya yang mencapai Rp654 juta. Meski perusahaan tersebut telah mengembalikan Rp400 juta dalam dua tahap, masih ada Rp254 juta yang belum dilunasi.
Sementara itu, CV FEM Konstruksi diduga menyebabkan kerugian negara senilai Rp234 juta karena kekurangan volume pekerjaan dan kualitas hasil yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Dana tersebut hingga kini belum dikembalikan, meskipun Dinas Biciptapera telah melayangkan surat peringatan.
Selain dugaan kekurangan volume, proses administrasi lelang proyek juga menjadi sorotan. Sertifikat Badan Usaha (SBU) milik CV Tunas Karya diduga telah dicabut oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), namun perusahaan tersebut tetap memenangkan tender.
Kepala Dinas Biciptapera Sidrap, Abdul Rasyid, menegaskan bahwa pihaknya telah menyurati kontraktor yang terlibat. “Jika tidak ada itikad baik, kami akan menyerahkan kasus ini ke tim tindak lanjut kabupaten untuk langkah hukum lebih lanjut,” tegasnya.
Kasus ini meningkatkan perhatian publik terhadap tata kelola proyek pemerintah di Sidrap. Kejari Sidrap berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini guna memastikan anggaran negara digunakan sesuai peruntukannya demi kepentingan masyarakat. (ady/C)