PEMIMPIN yang terpilih dalam pilkada hendaknya mampu menetapkan kebijakan yang senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Dalam tatanan demokrasi rakyat merupakan pemegang kedaulatan atau kekuasaan tertinggi.
Bila seseorang telah mendapat mandat dari rakyat untuk memimpin penyelenggaraan bernegara, maka posisi rakyat sama tingginya di hadapan hukum dan pemerintahan. Oleh sebab itu segala bentuk kebijakan harus senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat itu sendiri.

Kedaulatan rakyat juga bermakna jika segala bentuk aturan yang ditetapkan harus berdasarkan pada kepentingan rakyat pula. Selain itu, juga terjaminnya kepentingan rakyat dalam tugas-tugas pemerintahan merupakan wujud lain dari konsep kedaulatan dalam negara demokrasi.

Demokrasi dan pilkada seperti rantai yang saling berhubungan satu sama lain.

Pilkada merupakan wujud dari demokrasi, sementara demokrasi akan terbangun diawali dari keterlibatan masyarakat dalam memilih pemimpinnya sendiri melalui pilkada.
Untuk itu pilkada harus dilaksanakan secara demokratis, di mana semua hak rakyat untuk dipilih dan memilih dapat terpenuhi tanpa adanya diskriminasi pada sudut apapun. Sementara bagi pasangan calon perlu mengingat bila mereka terpilih tidak boleh ada konflik kepentingan dalam jajaran maupun kebijakannya.

Demokrasi menyimpan banyak harapan bagi masyarakat yang menginginkan perubahan tata kelola pemerintahan. Perpindahan kekuasaan merupakan prinsip dasar dari demokrasi menjadi substansi penting untuk menjalankan kehidupan bernegara.
Berbagai perubahan besar terjadi pada pemerintahan yang demokratis.

Rakyat memiliki kekuatan besar untuk mengatur, menjalankan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah di segala lini. Demokrasi mengubah cara pandang masyarakat mengenai pengelolaan manajemen pemerintahan yang tadinya bersifat perintah menjadi musyawarah.

Demokrasi sesungguhnya memiliki kekuatan dan kedaulatan dari rakyat yang digunakan untuk mengatur dan mengelola kehidupan rakyat sendiri.

Maka, filosofi ini tidak boleh dikhianati oleh para calon pemimpin, khususnya para paslon di ajang pilkada ini.
Pengaturan tersebut dilimpahkan kepada perwakilan-perwakilan yang dipilih melalaui mekanisme pemilihan umum. Artinya, demokrasi mengakui keberadaan setiap individu untuk ikut terlibat dalam proses pemerintahan mulai dari awal hingga akhir. Keterlibatan rakyat dalam kehidupan politik dan pemerintahan mencakup pengambilan keputusan hingga evaluasi kebijakan.

Peranan rakyat dalam demokrasi adalah ruh berjalannya roda pemerintahan. Pelaksanaan pilkada mulai dari sekarang hingga kapan pun harus bisa membangun iklim dan jiwa demokrasi di daerah. Terbentuknya iklim demokrasi lokal akan menciptakan kehidupan politik masyarakat daerah terarah, dan tentunya akan terbangun keterlibatan aktif masyarakat dalam membangun daerah.

Semakin maju suatu daerah maka akan semakin baik dalam membentuk peradaban bangsa. Karena peradaban bangsa dimulai dari komitmen masyarakat lokal melalui kearifan lokal yang dilastarikan dan dijaga melalui demokrasi lokal.
Kearifan demokrasi ini merupakan komitmen masyarakat terhadap upaya memajukan bangsa dan negara. Oleh sebab itu para paslon harus menjaga kepercayaan masyarakat dengan kebijakan yang mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. (yus)

source