MAKASSAR, BKM–Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) Syamsuddin Karlos mengaku tidak terlalu percaya dengan cara kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sulsel terkait tingginya penyakit mulut dan kuku (PMK).
Menurutnya, Dinas Peternakan dan Kesehatan Sulsel seharusnya mengambil langkah yang tegas. Selain mencegah masuknya ternak dan melakukan vaksin juga harus memusnakan ternak yang terjangkit.
Jika diestimasikan harga ternak Rp10 juta hingga Rp15 juta per ekor maka dana yang dibutuhkan Rp10 miliar hingga Rp15 miliar. Dana tersebut tidak terlalu besar jika dibandingkan dampak yang akan ditanggung jika terjadi lebih besar.
“Kan belum sampai 1.000 ekor, masih bisa dicegah. Semua ternak yang dinyatakan PMK dibeli oleh Pemda lalu dimusnakan. Jangan hanya dikarantina saja,” kata Syamsuddin Karlos saat melakukan rapat dengar pendapat dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sulsel di DPRD Sulsel, Senin (18/7).
Syamsuddin Karlos yang juga Anggota Komisi B DPRD Sulsel ini menuturkan bila sepengetahuan masyarakat awam karantina sebagai tempak pengecekan kesehatan. Jika lolos bari bisa disebarkan. Namun didugaanya tidak demikian. Pasalnya ternak yang banyak terjangkit ini berasal dari luar.
“Sehingga kecurigaan bahwa karantina tidak berjalan dengan baik. Ini yang harus diperhatikan, saya minta unsur pimpinan DPRD untuk melakukan konjungan ke lokasi,” ungkapnya.
Kepala Dinas Peternakann dan Kesehatan Hewan Sulsel, Nurlina Saking mengatakan pihaknya telah berupaya untuk mencegah penyebaran PMK. Salah satunya dengan membagikan vaksin ke daerah-daerah yang terjangkit PMK.
The post Karlos Pertanyakan Cara Kerja Dinas Peternakan Sulsel appeared first on Berita Kota Makassar.
