MAKASSAR, BKM — Sudah sepekan ini Kantor Dinas Perpustakaan Kota Makassar yang berlokasi di Jalan Kerung-kerung disegel oleh kontraktor yang membangun gedung tersebut. Tindakan tersebut dilakukan sebagai aksi protes, karena kontraktor CV Era Mustika penyedia jasa pembangunan gedung perpustakaan Makassar menuntut pembayaran termin ketiga yang diklaim sudah dirampungkan sesuai bobot pekerjaan, yakni 91,88 persen.
Kepala Dinas Perpustakaan Makassar Tenri A Palallo yang dikonfirmasi, Minggu (29/1), membenarkan aksi penyegelan itu. Akibatnya, aktivitas menjadi terhambat. Pegawai Perpustakaan terpaksa melaksanakan tugas-tugasnya di teras kantor. Termasuk untuk menerima tamu.
“Saat kami menerima tokoh masyarakat Kerung-Kerung, H Ruba, Andi Sewang dan Cakra waktu Jumat lalu, terpaksa dilakukan di teras kantor,” ungkap Tenri.
Pertemuan yang dilakukan dengan tokoh masyarakat Kerung-kerung tersebut ada kaitannya dengan penyegelan Kantor Dinas Perpustakaan. Pasalnya, sejak disegel, program Massikola tidak berjalan. Anak-anak yang mengikuti program tersebut tidak mendapatkan layanan membaca, mengaji, hingga makan siang.
“Saya juga protes keras, saya merasa kecewa sekali, karena penyedia (kontraktor) ini memaksakan kehendak,” kata Tenri.
Dia mengaku telah menyampaikan laporan resmi ke Polrestabes Makassar terkait persoalan ini. “Polrestabes berjanji Senin besok (hari ini), dibantu untuk buka gemboknya,” ungkapnya.
Mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Makassar itu, mengaku penyegelan yang dilakukan kontraktor tersebut merupakan yang kedua kalinya dilakukan. “Sebelumnya penyedia (kontraktor) menggembok kantor. Dibuka oleh Satpol PP disaksikan polisi. Waktu itu, Dinas Perpustakaan tidak membuat laporan resmi. Tapi pada penggembokan kedua ini, Dinas Perpustakaan melaporkannya,” jelas Tenri.
Terkait tuntutan kontraktor untuk pembayaran kegiatan yang tersisa, Tenri menjelaskan, pihaknya baru akan membayarkan sisa anggaran sesuai dengan instruksi Inspektorat pusat. “Sesuai review Inspektorat, sisa pekerjaan baru akan dibayarkan jika proses penyidikan dan pemeriksaan aparat penegak hukum atau APH sudah selesai dan tidak ada persoalan,” tambahnya.
Saat ini, APH memang sementara melakukan penyidikan terhadap proses pembangunan gedung Perpustakaan Makassar. Dia mengaku, pihaknya sempat dipaksa untuk menandatangani kuitansi pembayaran walaupun tanpa review dari Inspektorat. Tenri pun digiring ke Resmob Polda Sulsel untuk membuat pernyataan membayar.
“Sesungguhnya cara-cara ini tidak lazim. Tapi saya ini pelayan masyarakat yang menjunjung tinggi hak personal. Saya ingin buktikan bahwa urusan membayar itu bukan perkara saya saja. Sistem yang bekerja dan memiliki keterkaitan satu sama lainnya,” kata Tenri.
Dua hari lalu, pihaknya telah berkirim surat ke penyedia terkait perkembangan untuk pembayaran termin ketiga yang diharapkan. Namun sayang, hasil konsultasi Inspektorat Kota Makassar ke Inspektorat Jenderal Kemendagri menyebutkan karena gedung perpustakaan dalam proses penyelidikan.
”Maka sesuai Standar Audit Intern Pemerintah, harus mempertimbangkan pihak eksternal dan internal untuk memastikan cakupan pengawasan yang memadai. Perpustakaan dalam proses penyelidikan Kajari. Berkali-kali dijelaskan, penyedia tidak puas,” imbuh Tenri.
Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat di Kerung-kerung yang sempat melakukan pertemuan dengan Tenri, H Ruba sangat menyayangkan aksi sepihak yang dilakukan kontraktor dengan menyegel kantor. “Buka ini kantor. Ini kantor pemerintah. Tidak boleh ada yang berperilaku seolah-olah jagoan. Ini kampung saya. Kami merasa terganggu,” kata H Ruba.
Dia menegaskan, urusan kantor tidak ada kaitannya dengan urusan pembayaran. “Harus dibuka. Layanan ke masyarakat jadi terganggu karena persoalan ini,” tandasnya.
H Ruba menyebutkan, selama Kantor Perpustakaan tidak beroperasi, anak-anak yang selama ini mengikuti program Makassar Massikola tidak berjalan. Layanan membaca, belajar mengaji serta makan siang bersama tidak terpenuhi.
Sementara itu, dikonfirmasi terpisah, Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto menginstruksikan Kepala Dinas Perpustakaan untuk menyelesaikan persoalan itu secara tuntas tanpa ada permasalahan lagi. “Persoalan itu harus diselesaikan sampai tuntas oleh Dinas Perpustakaan,” tandasnya. (rhm)
The post Kantor Perpustakaan Disegel, Tamu Diterima di Teras appeared first on Berita Kota Makassar.
