MAKASSAR, BKM–Transisi kepemimpinan di Kota Makassar mendapat sorotan di kalangan legislator. Pemerintahan diarahkan bukan sekadar pada kinerja teknis birokrasi, melainkan pada esensi politik pelayanan publik yang dianggap belum menyentuh kepentingan rakyat secara menyeluruh.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Zulhajar menilai birokrasi di tingkat kelurahan hingga OPD masih terjebak dalam pola lama yang lamban dan tidak responsif. “Pelayanan publik bukan soal jam kerja, Ini soal kehadiran negara setiap waktu. Kalau warga menghubungi, harus ada yang siap menjawab. Jangan tunggu jam kantor,” tegas Zulhajir yang juga Anggota Fraksi PKB DPRD Makassar, Jumat (2/5).
Pergeseran kepemimpinan ke tangan Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham pun menjadi perhatian serius. Ia sebagai lembaga pengawas politik, menegaskan pentingnya keberlanjutan program yang sudah pro-rakyat dan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang tidak efektif.
”Program Wali Kota harus menyentuh kebutuhan dasar warga. Tapi tanpa pengawasan politik yang kuat, implementasinya bisa melenceng,” katanya.
Dalam konteks politik pengawasan, DPRD menekankan pentingnya partisipasi publik. Isu efisiensi anggaran yang saat ini digencarkan pemerintah pusat pun menjadi perhatian. “Efisiensi tak boleh mengorbankan kualitas pelayanan. Pemerintah harus cerdas menyiasati anggaran tanpa mencederai hak dasar warga,”katanya.
Baginya pelayanan publik bukan sekadar soal prosedur administratif, tapi manifestasi langsung dari etika politik pemerintahan. “Pelayanan publik adalah wajah dari negara yang berpihak. Kita tidak sedang bicara sistem, tapi tentang bagaimana kita menghormati rakyat sebagai pemilik sah dari kekuasaan itu sendiri,” tuturnya. (ita/rif)
