TIDAK Hanya Banggar, namun Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), DPRD Sulsel Imam Fauza juga menyampaikan, dua poin penting untuk Pemprov Sulsel, agar diperhatikan. Catatan tersebut disampaikan Imam dalam rapat paripurna sebelum penandatanganan nota kesepahaman APBD perubahan.
Legislator DPRD itu menyatakan, menolak adanya parsial dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Karena menurutnya tidak sesuai dengan aturan yang sebenarnya.
“Kami sama sekali tidak menyetujui adanya parsial atau Perkada yang ketentuannya tidak sesuai dengan aturan yang sebenarnya,” kata Imam dalam rapat tersebut.
Ketua DPW PPP Sulsel itu juga menyampaikan, penolakan itu tentu ada alasannya, seperti contoh kata dia, pembangunan parkir dan pembangunan gerbang.
“Seperti contoh, pembangunan parkir ataupun pembangunan gerbang yang sama sekali tidak masuk dalam kategori mendesak dan darurat,” ucap Imam.
Poin kedua kata Direktur Utama PT Dirga Marga Sakti, alokasi bantuan keuangan diperuntukkan hanya untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS, bukan untuk memberikan bantuan ke daerah.
“Poin kedua, yang harus digarisbawahi bahwa, penambahan alokasi anggaran di bantuan keuangan diperuntukkan hanya untuk PBI BPJS, bukan untuk kegiatan lainnya,”tutupnya.
Sementara itu, menanggapi hal tersebut, Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan, pihaknya mengeluarkan parsial karena memang situasi darurat. Ia menyebut, membutuhkan Magnetic Resonance Imaging (MRI) atau pencitraan resonansi magnetik adalah pemeriksaan yang memanfaatkan medan magnet dan energi gelombang radio untuk menampilkan gambar struktur dan organ dalam tubuh.
The post Imam Fauzan tak Setuju Ada Parsial appeared first on Berita Kota Makassar.