GOWA, BKM–Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Gowa mengajak para wartawan, pengurus OKP dan Ormas untuk lebih meningkatkan pengawasan bersama dalam masa tahapan kampanye Pemilu 2024.
Ajakan itu disampaikan Bawaslu ketika menggelar dialog tematik yang dikemas dalam nuansa santai ‘Ngobrol Pemilu’ (Ngopi) bareng di salah satu cafe di kawasan Jl Andi Tonro, Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Rabu (13/12).
Dalam kegiatan bertema ‘Meritokrasi dan Pendidikan Politik dalam Mendorong Netralitas dan Anti Politik Uang Jelang Pemilu 2024’ yang dibuka Koordiv Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Gowa Juanto ini diminta media dan OKP tetap mengambil perannya dalam menciptakan kelancaran, aman dan suksesnya Pemilu 2024 yang puncaknya (pemilihan) dilakukan pada 14 Februari 2024 mendatang.
Juanto mengatakan, politik uang itu sebenarnya merendahkan harkat dan martabat masyarakat pemilih. Persepsi yang lahir adalah politik itu adalah kesempatan, sehingga persepsinya adalah kesempatan mendapatkan uang dari caleg atau tim pemenangan capres-cawapres.
“Jangan sampai kita mempersepsikan politik itu adalah kesempatan. Yakni rela mencoblos seseorang dengan kepentingan tertentu. Ingat jika kita salah pilih orang menjadi wakil rakyat maka masyarakat sendiri yang menanggung akibatnya. Misalnya kita salah memilih caleg ini misalnya, dan kemudian kita datang mengeluh bahwa jalanan kita rusak dan sebagainya. Dan begitu kita datang meminta tanggungjawab dan perhatian wakil yang kita pilih ternyata jawaban si caleg tersebut, bukankah urusan kita sudah selesai dengan nilai 100 ribu. Nah inilah dampak dari pilihan kita yang karena diberi sesuatu itu,”kata Juanto.
Akademisi Unhas Dr Ikbal Latif mengatakan politik uang itu adalah candu. Dia juga mengatakan politik uang itu selalu bersahabat dengan Pemilu, Pilpres dan Pilkada.
“Karena candu maka yang lahir dari pemilih adalah kalimat.. kalau begitu kita harus pilih tapi ADAKAH ?! Nah inilah yang terjadi di masyarakat. Uangnya jadi candu kendati masyarakat paham bahwa pilihannya itu beda dari caleg yang menawarinya uang. Menurut saya, kalau mau partai politik itu bagus maka harus ada intervensi negara. Kasih uang ke Parpol setiap tahun, lalu audit. Saya kira dengan intervensi ini Parpol akan berhati-hati menjalankan strateginya dalam berdemokrasi,”kata Ikbal.
Mantan Ketua KPU Sulsel itu mengakui persoalan Pemilu dari waktu ke waktu itu itu saja, seputar politik uang, netralitas dan sejenisnya.
Dikatakannya, kalau dalam sistem demokrasi yang benar maka meritokrasi itu adalah beroritensi pada kinerja, kualitas, kompetensi. Jadi kata Ikbal, kalau Parpol itu harus membangun meritokrasi maka Parpol itu melakukan kompetensi kepada para calegnya. Tapi kita lihat Parpol kita ini lemah baik dari berbagai sisi. (sar/rif)