MAKASSAR, BKM — Badan Pekerja Anti Corruption Commitee (ACC) Sulawesi menggelar pakta integritas para calon gubernur Sulsel terkait pencegahan korupsi di Kantor ACC Sulawesi, Petta Rani Center, Jalan AP Petta Rani, Minggu (17/11).
Agenda ini bekerja sama dengan Tranparency Internasional.
Pantauan di lokasi, kegiatan yang erat kaitannya dengan komitmen antikorupsi ini hanya dihadiri pasangan calon (paslon) nomor urut 01 pilgub Sulsel Moh Ramdhan Pomanto dan Azhar Arsyad.
Tak ada pasangan nomor urut 02 Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi. Padahal, panitia mengundang seluruh paslon pilgub Sulsel.
“Kami sudah mengundang seluruh paslon. Tapi sampai detik ini tidak ada konfirmasi, baik paslon maupun LO Liaison Officer atau penghubung paslon,” ungkap Ketua Badan Pekerja ACC Sulawesi Abd Kadir Wokanubun, Minggu (17/11) saat membuka Penandatanganan Pakta Integritas Antikorupsi.
Kata Kadir –sapaan akrabnya–, kegiatan ini dalam rangka mendengar dan melihat pasangan calon mengenai komitmen antikorupsi. Sebab, hal ini penting ketika memimpin suatu daerah.
“Acara ini untuk melihat dan memastikan pasangan calon komitmen soal pencegahan korupsi. Pada debat kemarin juga tak ada pembahasan mengenai komitmen itu, sehingga saya kira penting untuk dibahas,” kata Kadir.
Sementara itu, komitmen dalam pencegahan penindakan korupsi ditunjukan paslong DIA dengan menandatangani pakta integritas.
Di saat acara masih berlangsung, cuaca berubah menjadi hujan disertai angin kencang. Meski demikian, tak membuat acara penandatanganan terhenti.
Turut diundang dalam acara ini LBH Makassar, FIK ORNOP Sulsel, YPMP Sulsel, Lapar Sulsel, Yasmib, KPA Sulsel, Walhi Sulsel, SP Anging Mammiri, Perdik Sulsel, Ombudsman Perwakilan Sulsel, AJI Makassar, IJTI Sulsel, PJI Sulsel, PFI Sulsel, LBH Pers Makassar serta para jurnalis.
Kadir melanjutkan bahwa potensi kepala daerah sangat rentan tersandung korupsi.
Dia mencontohkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terhadap beberapa pejabat Provinsi Kalsel terkait korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, yang diduga juga melibatkan gubernur Kalsel ketika itu.
Di Sulsel sendiri, kata Kadir, tercatat sudah ada beberapa kepala daerah yang pernah diproses oleh KPK, yakni mantan gubernur Sulsel dan mantan wali kota Makassar.
“Hal ini harus jadi pelajaran bagi kepala daerah ke depannya agar ketika menjabat nantinya tidak melakukan tindak pidana korupsi,” terang Kadir.
Penandatanganan ini, lanjutnya, bagian dari penguatan dari debat yang dinilai minim terkait isu persoalan korupsi. “Saat debat porsi isu antikorupsi tidak banyak dan tidak utama, padahal sangat penting. Makanya, kami menghadirkan forum berbeda mempertajam visi misi anti korupsi,” tegasnya.
“Mari sama-sama mengikat komitmen tindak korupsi sebagai musuh bersama ketika terpilih,” lanjutnya di akhir sambutan.
Cagub Danny Pomanto yang didaulat memberikan sambutan menyampaikan apresiasi atas inisiasi ACC Sulawesi dan TII yang menggagas acara ini.
“Insyaallah kami bertekad dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Pak Azhar juga ini kan aktivis NGO, jadi kita komitmen,” tegas Danny.
Komitmen pemerintahan bersih mencegah indikasi korupsi, kata Wali Kota Makassar dua periode ini, dibagi menjadi tiga konsep.
“Kami mencoba menjabarkan dalam tiga bagian. Pertama taat LHKPN. Soal ini juga potensi banyak main-main. Kalau saya (LHKPN) itu jujur saya isi, bukan kayaknya. Karena hanya punya tanah namun tiba-tiba saya terkaya. Padahal persoalan jujur. Karena slogannya harus jujur,” urainya.
Kedua, lanjutnya, bebas LHP BPK. Dan ketiga LHP Inspektorat kinerja. ”Ini semua harus sejalan. Kapan ada cacat akan melamhggar visi misi kami,” terang Danny.
Sementara Azhar mengatakan komitmen pemberantasan korupsi di pemerintahan telah dijalani Moh Ramdhan Pomanto.
Dengan berbagai tantangan, dinamika, hampir 10 tahun memimpin Makassar mampu meningkatkan PAD dari Rp500 M menjadi Rp1,7 triliun.
“Kami ini sebagian kecil di DPRD. Tapi wali kota hampir 10 tahun dengan berbagai dinamika, godaan. Karena kalau pemerintahan berhasil meningkatkan PAD, artinya pemimpinnya mampu menjaga amanah dan pro antikorupsi,” sambung Azhar yang juga mantan Kordinator FIK Ornop Sulsel. (rhm)
