MAKASSAR, BKM — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait kasus dugaan korupsi Proyek Strategis Nasional (PSN), yakni proyek kereta api.
Dari hasil OTT yang dilakukan itu, KPK telah menetapkan 10 orang tersangka dalam kasus tersebut. PSN itu tersebar di beberapa wilayah, termasuk proyek kereta api Sulsel.
“Proyek PSN tetap jalan semua. Pokoknya jalan terus,” terang Andi Sudirman, Kamis (13/4).
Dirinya mengaku, masih menunggu dan menghormati proses hukum yang berjalan. Yang bermasalah harus ditindak.
Ditanya soal komunikasi dengan Kepala Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulsel, ia tak mau berbicara banyak.
“Itu proses hukum, karena kan kita harus menghargai proses hukum. Tetapi untuk progress, tetap harus jalan,” ujar Andi Sudirman.
KPK resmi menetapkan 10 orang sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan rel kereta api di sejumlah wilayah Indonesia.
Pembangunan yang masuk dalam Produk Strategis Nasional (PSN) itu tersebar di beberapa wilayah seperti Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa-Sumatera 2018 hingga 2022.
Dalam perkara ini, KPK menemukan dugaan pengaturan atau rekayasa pemenangan tender di lingkungan Direktorat Jenderal (Dirjen) Perkeretaapian dari pihak swasta.
Para pejabat Dirjen Perkeretaapian ini diduga merekayasa pengaturan pemenangan tender ini, ke salah satu rekanan tertentu dengan 5 hingga 10 persen dari nilai proyek.
“Diduga sebagai suap oleh para pihak dalam kegiatan proyek pengadaan dan pemeliharaan jalan kereta api dimaksud sejauh ini diduga mencapai lebih dari Rp14,5 miliar,” kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (13/4).
Menhub Minta Maaf
Dari Jakarta dilaporkan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan keprihatinannya atas adanya kasus proyek perkeretaapian yang melibatkan sejumlah pegawai Kementerian Perhubungan.
“Kami sampaikan permohonan maaf atas kejadian ini, dan akan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak yang berwenang. Kami siap bekerja sama serta mendukung KPK dan pihak terkait lainnya untuk menuntaskan kasus ini,” ujar Menhub, Kamis (13/4).
Menhub menegaskan, pihaknya tidak menoleransi tindakan yang bertentangan dengan upaya pemberantasan korupsi dan akan menindak tegas jajarannya jika terjadi pelanggaran. “Kami berkomitmen untuk turut memberantas korupsi, khususnya di lingkungan Kemenhub, dengan terus mengingatkan seluruh jajaran mengenai integritas dan tata kelola yang baik, serta melakukan peningkatan pengawasan oleh fungsi terkait,” ucap Menhub.
Ke depan, Menhub akan melakukan audit untuk memastikan proyek-proyek yang diindikasikan tersebut tetap memenuhi persyaratan keselamatan dan kelaikoperasian. “Kami juga akan melakukan peningkatan pengawasan terhadap penyelenggaraan proyek-proyek infrastruktur lainnya, dan memastikan kualitasnya untuk menjamin keselamatn transportasi,” tandasnya. (jun-rhm)
The post Gubernur Tegaskan Proyek KA di Sulsel Tetap Jalan appeared first on Berita Kota Makassar.