TAKALAR, UJUNGJARI–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Takalar menggelar sidang paripurna dengan agenda penetapan propemperda tahun 2025 dan penyampaian pandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 pada hari Selasa siang, 19 November 2024.
Sebagaimana diketahui jika Pemerintah Daerah telah menetapkan APBD Kabupaten Takalar untuk Tahun Anggaran 2025 sebesar RP. 1.213.140.100.081,- (Satu Trilliun Dua Ratus Tiga Belas Milyar Seratus Empat Puluh Juta Seratus Ribu Delapan Puluh Satu Rupiah) yang diperuntukkan untuk berbagai belanja daerah, mulai dari belanja operasi, belanja modal, belanja hibah, belanja tidak terduga, belanja transfer, dan pengeluaran pembayaran utang pinjaman daerah dari pemerintah pusat dari dana PEN untuk tahun 2025 sebesar Rp.38.889.778.488,00 (Tiga Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Empat Ratus Delapan Puluh Delapan).
Sekaitan dengan hal tersebut, Juru Bicara Pandangan Umum Fraksi GERINDRA Nasrun Natsir Dg.Limpo menyampaikan agar pemerintah daerah Kabupaten Takalar berfokus melakukan efisiensi anggaran dengan tidak mengalokasikan belanja untuk untuk kepentingan operasional dan maintenance kepentingan pejabat.
“Fraksi Gerindra meminta kepada pemerintah daerah agar melakukan efisiensi penggunaan anggaran dengan tidak menitikberatkan fokus alokasi belanja hanya bertumpu pada program operasionalisasi dan maintenance untuk para pelaku kebijakan (pejabat), perjalanan dinas, pelatihan-pelatihan, dan sejenisnya, serta lebih pekah terhadap permasalahan dan kebutuhan masyarakat sesuai arahan dari Presiden RI Bapak H.Prabowo Subianto”. Tukas Dg.Limpo menyampaikan dalam sidang Paripurna Dewan”.
Lebih lanjut Nasrun Natsir menambahkan jika Fraksi GERINDRA diharapkan agar memprioritaskan program/kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat kecil, mendukung peningkatan daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi lokal daerah melalui pemberian stimulus terhadap pelaku usaha menengah dan kecil, serta mengoptimalisasi potensi sumber penerimaan PAD.
“Fraksi GERINDRA juga meminta agar pemerintah daerah lebih memprioritaskan program/kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat kecil, mendukung peningkatan daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi lokal daerah melalui pemberian stimulus terhadap pelaku usaha menengah dan kecil, serta mengoptimalisasi potensi sumber penerimaan PAD, seperti; intensifikasi/revitalisasi pasar tradisional, pengembangan sektor pariwisata, pengembangan sektor UMKM, pertanian, dan perikanan sebagai komoditas unggulan daerah”. Papar Wakil Ketua Komisi II DPRD Takalar ini.
Menyambung dari penyampaian pandangan umum Fraksi GERINDRA, Israwati Dg.Rannu selaku anggota Fraksi GERINDRA sekaligus ketua KNPI Takalar meminta agar pemerintah daerah Kabupaten Takalar juga mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kepemudaan yang dapat meningkatkan pelibatan dan partisipasi pemuda dalam upaya pembangunan daerah, kegiatan sosial, ekonomi, pendidikan, serta hibah anggaran pada pengurus DPD KNPI Takalar.
“Kami berharap agar pemerintah daerah juga berpihak pada pengembangan potensi dan peningkatan partisipasi pemuda dalam rangka pembangunan daerah, kegiatan sosial, ekonomi, budaya pendidikan. Disamping itu kami berharap agar Pemda Takalar juga mengalokasikan dana hibah bagi pengurus DPD KNPI Takalar sehingga dapat mengambil peran dalam mewujudkan cita-cita pembangunan daerah menuju Indonesia Emas Tahun 2045”.Tutup Israwati.(Jaya)
Artikel Fraksi GERINDRA: APBD 2025 Fokus Peningkatan Daya Beli Masyarakat dan Pertumbuhan Ekonomi Takalar pertama kali tampil pada Ujung Jari.