MAKASSAR,BKM .COM– Anggota DPRD Kota Makassar, Dr. Tri Sulkarnain Ahmad, menggelar reses kedua masa persidangan kedua tahun anggaran 2025/2026 di titik kelima, bertempat di Kelurahan Tamalanrea Jaya, Jumat (14/3).
Dalam kesempatan ini, berbagai aspirasi warga dibahas, mulai dari pendidikan pemuda hingga regulasi rumah kost dan kesiapsiagaan bencana.
Dalam dialog dengan masyarakat, Dr. Tri Sulkarnain Ahmad menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar akan mengadakan program pelatihan bagi pemuda. Program ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan kesiapan generasi muda dalam menghadapi dunia kerja maupun berwirausaha. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya peran orang tua dan keluarga dalam mendidik anak agar memiliki moral dan etika yang baik.
Salah satu isu yang mendapat perhatian dalam reses ini adalah pengawasan terhadap rumah kost. Dr. Tri Sulkarnain Ahmad menegaskan bahwa sudah ada peraturan daerah (Perda) yang mengatur pengelolaan rumah kost agar tidak menjadi tempat kegiatan negatif.
“Pengelola rumah kost yang membebaskan penghuninya untuk berbuat yang tidak-tidak sudah ada dasar hukumnya. Jika diperlukan, saya bisa mengirimkan file regulasinya agar tidak ada alasan bagi pihak berwenang untuk tidak menindak pelanggaran tersebut,” tegasnya.
Ia juga meminta Lurah Tamalanrea Jaya untuk berkoordinasi dengan aparat keamanan guna memastikan aturan ini ditegakkan dengan baik.
Dalam reses ini, Dr. Tri Sulkarnain Ahmad juga menyoroti kebutuhan perahu karet untuk antisipasi bencana banjir di Makassar. Menurutnya, sering kali pengadaan alat penanggulangan bencana terhambat oleh anggaran, sehingga pemerintah baru bertindak ketika musibah sudah terjadi.
“Permintaan akan perahu karet cukup tinggi, tapi lagi-lagi terkendala anggaran. Kami sudah menyampaikan ke pihak terkait, baik wali kota maupun gubernur, agar pengadaan ini dianggarkan lebih awal. Kita tidak menginginkan musibah, tapi jika terjadi, kita bisa segera bertindak,” ujarnya.
Dengan berbagai masukan dari masyarakat, Dr. Tri Sulkarnain Ahmad berharap hasil reses ini dapat menjadi bahan pembahasan di DPRD Makassar untuk mendorong kebijakan yang lebih pro-rakyat.(Ita)
