MAKASSAR, BKM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel telah menetapkan APBD 2024 sebesar Rp10,028 triliun.
Penjabat Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin mengatakan dengan ditandatanganinya APBD Pokok 2024 menjadikan daerah ini sebagai provinsi keempat yang ketuk palu untuk APBD Pokok tahun 2024.
Menurut dia, APBD sebagai salah satu instrumen membangun Sulsel sehingga rancangan APBD Sulsel sejalan dengan arah kebijakan nasional.
Menurut Bahtiar, anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung dan menyukseskan Pilkada serentak 2024, memberikan solusi terhadap perubahan lingkungan dan daerah akibat dunia ketersediaan pangan di seluruh dunia bermasalah.
“Ada 22 negara yang tidak mau mengekspor bahan pangan. Kemudian perang yang memengaruhi atas barang di seluruh dunia. Serta Elnino yang berkepanjangan, dan ini semua menjadi tantangan bagi Indonesia,” ujar Bahtiar, Rabu (8/11).
Dia mengapresiasi kecerdasan pimpinan dan anggota DPRD Sulsel bersama dan berdialog dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi yang bisa membaca dan melihat kondisi ril dan memfokuskan anggaran untuk sektor yang ril menjadi kebutuhan masyarakat.
Bahtiar mengatakan, fokus utama dari APBD Sulsel untuk sektor pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan. Sehingga alokasi akan besar untuk program petani, peternak dan nelayan.
Menurut dia, peningkatan produksi pertanian yang selama ini surplus padi dan jagung serta komoditas lain di bidang hortikultura yang memungkinkan menjadi alat ungkit baru bagi pembangunan pertanian di Sulsel.
Kedua, sektor peternakan yang dialokasikan lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian sektor perikanan dan kelautan.
“Oleh karenanya ketiga sektor ini dijamin dan disinergikan dengan kegiatan yang tersebar di seluruh OPD, dan tentu juga swasta serta partisipasi masyarakat Sulsel,” ucap dia.
Beberapa program yang dihadirkan Bahtiar, misalnya ketahanan pangan budi daya pisang dan bantuan unggas, rumpon, dan rumah ikan. Sehingga diharapkan APBD ini menjadi alat pengungkit perekonomian yang baru tumbuh 5,00 persen.
Selanjutnya, APBD ini bisa menurunkan angka kemiskinan yang masih berada pada angka 8,7 persen (data BPS Maret 2023). Serta, APBD ini menjadi instrumen untuk menyelesaikan dan mengurangi stunting yang hari ini Sulsel masih pada angka 27,2 persen dengan sasaran capaian 14 persen di 2024.
“Oleh karenanya skenario skema APBD 2024 adalah skema terbaik yang bisa kita lakukan. Hasil dialog yang sangat intensif dari seluruh pimpinan dan anggota DPRD Sulsel dan TAPD. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih,” ujar dia.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Muhammad Ilyas mengatakan pihaknya baru akan membangun 70.000 rumpon dari 100.000 ribu yang pernah ditargetkan oleh Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin. Menurut dia, pihaknya juga mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur.
Pada 2024, DKP Sulsel akan mengalokasikan anggaran Rp110 miliar untuk sektor perikanan. Hanya saja, dia tidak merinci nilai anggaran yang akan dialokasikan untuk pengadaan rumpon tersebut.
Menurut Ilyas, selain penyediaan rumpon, alokasi anggaran tersebut juga akan digunakan untuk beberapa kegiatan lainnya yang sifatnya lebih kepada kegiatan produksi yang menyentuh langsung masyarakat, seperti asuransi kepada nelayan.
Ia memaparkan, untuk asuransi nelayan itu akan diberikan pada nelayan yang masuk kategori miskin, yang tentu akan lebih berfokus pada sawi (anak buah kapal).
“Sawi (awak kapal) itu kita akan sentuh dulu. Termasuk dengan nelayan dengan perahu tangkap yang kecil, dan masuk ke dalam kategori miskin,” ujarnya.
Ia melanjutkan, untuk kegiatan ekonomi perikanan tentu harus dilakukan perhatian dari hulu ke hilir untuk menunjang efektifitas segala program. Apalagi dengan tujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat dari manfaat program yang dicanangkan itu.
“Asuransi bagi para nelayan itu kita target 10.000 nelayan miskin sebagai bentuk upaya juga untuk menyelesaikan kemiskinan yang ada di Sulsel, seperti dengan pemberian bantuan-bantuan yang bisa meningkatkan ekonominya mereka,” jelasnya.
Ilyas menuturkan, dalam pelaksanaan program untuk tahun anggaran 2024 mendatang juga tak akan mengelakkan beberapa kegiatan budi daya yang sebelumnya juga telah berjalan.
“Seperti budi daya udang vaname, budi daya rumput laut itu juga kita tetap perhatikan,” imbuhnya.
Ilyas mengatakan, untuk memaksimalkan segala perjalanan program itu mesti dilakukan penanganan dari segala lini. Bahkan itu juga dilakukan untuk kelanjutan program infrastruktur lainnya.
“Kegiatan perikanan itu harus diurus dari hulu ke hilir. Kami punya pelabuhan dan infrastrukturnya. Kita masih punya pembangunan yang harus kita selesaikan, pembangunan breakwater di Beba, Galesong. Kegiatan untuk pengembangan pembibitan di Bojo. Kemudianada program 25.000 hektare. Vaname harus kami kawal di provinsi dan perlu juga anggaran pendukung. Mengawal program itu dari pusat dengan pokja-pokja,” jelasnya.
Untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur, menurut Ilyas, tentu mengandalkan DAK yang masih dimiliki oleh pihak DKP Sulsel. Hanya saja besaran DAK itu belum disampaikannya secara rinci.
Kegiatan yang lainnya akan dilakukan pencarian supprot dana guna melanjutkan dan melaksanakannya. Bahkan pihaknya juga bakal mengusahakan menggalang para pemasok, baik investor ataupun CSR untuk mendapatkan dukungan dana.
Bahkan, kata dia, untuk program kegiatan perikanan pihaknya tentu akan memperhatikan bahkan sampai pada pulau-pulau milik Sulsel, seperti perhatian terhadap aktivitas perikanan di Pulau Sembilan Sinjai, jajaran Pulau Pangkep serta Kepulauan Selayar.
“Kami akan rehabilitasi spot mancing mereka (masyarakat). Kita juga akan memperbaiki 50 hektare wilayah tangkap di desa pulau-pulau. Nanti lokasinya di Pangkep, kemudian di pulau Sembilan dan daerah Selayar,” ujarnya.
Menurut Ilyas, pekerjaannya akan berat karena pulau semua. Pihaknya akan banyak berdiskusi agar tidak terlalu banyak biaya penunjang, serta bekerja sama dengan berbagai pihak.
Ilyas menyampaikan bahwa bantuan rumpon atau rumah ikan untuk nelayan akan dikelola oleh masyarakat yang masuk kategori miskin. Pengelolaannya rencananya akan memberlakukan sistem bagi hasil antara sesama nelayan.
Selama ini, lanjut Ilyas, nelayan yang berada di pesisir tidak sepenuhnya memiliki kapal tangkap yang mumpuni untuk melakukan aktivitas tangkap di rumpon nantinya. Apalagi rumah ikan itu letaknya akan bervariasi, tak hanya pada dasar laut, juga akan menggunakan teknik permukaan yang tentu akan berjajar sampai pada jarak maksimal 4 mil dari bibir pantai.
“Cara penangkapan ikan di rumah ikan itu butuh kapal, dan akan bekerja sama juga dengan yang punya kapal, kontrak itu yah. Jadi, yang punya kapal memberikan sekian persen kepada masyarakat yang dipercayakan untuk mengelola setelah menangkap,” jelasnya.
Dia melanjutkan, para penerima manfaat itu nantinya akan dilakukan penyesuaian data dengan pihak Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda).
“Mungkin 27.700 tergolong nelayan miskin di Sulsel. Dari data nelayan itu, dari sekian jumlah kapal yang kita lihat dari ABK dan akan kita cocokkan datanya dengan pihak Bappelitbangda. Ada berapa jumlah pastinya. Jadi kami akan menghitung, karena kami belum menghitungnya,” imbuh dia.
Untuk pengawasannya sendiri, sambung Ilyas, tentu akan dilakukan oleh pihak DKP Sulsel bekerja sama dengan pemerintah setempat.
“Nanti konsepnya itu kalau sudah jadi penyerahannya, bagaimana sistem pengelolaannya bisa betul-betul menyentuh mereka. Kalau nelayan pesisir tidak punya kapal ikan tidak bisa nangkap, jadi kita tidak akan samakan dengan mereka yang punya kapal. Pengaturan pembagiannya nanti difasilitasi oleh kepala desa,” tandasnya. (jun)
