MAKASSAR, BKM — Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan buku daftar alokasi transfer daerah (TKD) tahun anggaran 2024 diserahkan secara digital di Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Rabu, (13/12). Ini merupakan yang pertama kalinya penyerahan DIPA dilakukan lewat virtual.
Hadir dalam acara ini Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan Supendi, Penjabat Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin, Pj Sekprov Sulsel Andi Muhammad Arsjad, Wakil Ketua DPRD Sulsel Muzayyin Arif, dan perwakilan dari 24 kabupaten/kota.
Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Sulsel Supendi menyampaikan, penyerahan DIPA telah dilaksanakan secara hybrid di Istana Negara
“Kemudian juga dihadiri oleh seluruh kepala daerah secara daring,” ujar Supendi.
Dia berharap agar kinerja masing-masing lembaga dapat ditingkatkan ke depannya.
“Harapan kami, kinerja masing-masing lembaga dapat ditingkatkan dan semakin berkualitas sesuai output yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Jumlah DIPA dan TKD senilai Rp54,77 triliun. Mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp52,77 triliun. Khusus jumlah transfer ke daerah di tahun 2024 untuk Sulsel yakni Rp31,80 triliun. Terdapat kenaikan 6,03 persen atau sama dengan Rp30 triliun. Rinciannya, DBH (Dana Bagi Hasil) Rp1,01 triliun (naik 2 persen dari Rp0,99 triliun), DAU Rp20,1 triliun (naik 9,12 persen dari Rp18,42 triliun), DAK fisik Rp2,72 triliun (naik 10,95 persen dari Rp2,45 triliun), insentif fiskal Rp0,15 triliun (turun 64,22 persen dari Rp0,41 triliun), hibah ke daerah Rp0,02 triliun (turun 47,69 persen dari Rp0,04 triliun) dan Dana Desa Rp2,02 triliun (turun 1,65 persen dari Rp2,05 triliun).
Untuk alokasi belanja pemerintah pusat tahun 2024 yakni Rp22,97 triliun. Mengalami penurunan 7,53 persen. Rinciannya, belanja pegawai Rp9,29 triliun (naik 8,06 persen), belanja barang Rp9,02 triliun (turun 12,97 persen), belanja modal Rp4,58 triliun (turun 20,99 persen), belanja bantuan sosial Rp0,08 triliun (turun 2,79 persen).
Belanja negara tersebut terbagi ke dalam 763 Satker di sembilan KPPN dan tersebar di 25 Pemda.
Belanja negara ini diarahkan untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, memperkuat kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, mendukung hilirisasi SDA, deregulasi dan penguatan institusi.
Supendi mengatakan, pemerintah akan melakukan penguatan belanja yang lebih baik, yang dilakukan dengan mendorong efisiensi kebutuhan dasar, fokus pada prioritas pembangunan serta berorientasi pada hasil (esu/t-based budget execution).
Program subsidi dan perlindungan sosial akan didorong lebih tepat sasaran dan efektif melalui peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, dan sinergi program.
Sementara itu, penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah antara lain melalui implementasi kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal regional, dan penguatan efisiensi dan efektivitas belanja negara pending better yang tidak hanya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, namun juga untuk mendorong pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan baik antar golongan maupun antar wilayah.
“Kami mengharapkan agar DIPA Kementerian/Lembaga dan Daftar Alokasi TKD di tahun 2024 segera dapat ditindaklanjuti, sehingga APBN 2024 dapat terlaksana segera pada awal tahun, dan masyarakat serta perekonomian dapat langsung merasakan manfaat,” tandasnya.
Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin menyampaikan, di tengah keterbatasan anggaran dengan wilayah Sulsel yang luas, ia mengingatkan agar pemanfaatan anggaran sesuai prioritas dan fokus pada hasil. Selain itu, harus terjadi pertumbuhan dan pemerataan.
“Fokus apa dan mau jadi apa. Harus ada hasilnya. Harus ada sesuatu yang ditinggalkan,” pesan Bahtiar.
Ia menegaskan, siapa pun pemerintahan di wilayah Sulawesi Selatan, pada akhirnya melayani 9,3 juta penduduk, untuk menghadirkan keamanan, kesejahteraan dan kebaikan serta manfaat.
“Akhir kata, iyyapa narisseng mukkurui sewwae jama-jamang narekko purani rilaloi. Artinya, sulit tidaknya suatu pekerjaan maupun usaha yang baru dilakukan akan diketahui setelah kita melewatinya,” kata Bahtiar. (jun)
Dikucur Rp2,24 Triliun,
Danny: Kita Sudah Harus Jalan
UNTUK tahun 2024, Pemerintah Kota Makassar kecipratan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 sebesar Rp2,24 triliun. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar yang juga Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Helmy Budiman menjelaskan dana transfer pusat untuk Makassar mengalami kenaikan sekitar Rp200 miliar dibanding yang dialokasikan tahun ini.
Anggaran tersebut, kata Helmy, akan digunakan sesuai peruntukan yang telah direncanakan. Baik sana dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Tentunya dana transfer dari pusat itu akan digunakan untuk melaksanakan program atau kegiatan yang telah direncanakan. Termasuk mendukung program atau kegiatan dari pemerintah pusat maupun provinsi,” ungkap Helmy saat diwawancara di Lantai 11 Menara Balai Kota Makassar, Rabu (13/12).
Dia melanjutkan, ada beberapa yang akan menjadi perhatian tahun depan. Di antaranya infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pengendalian inflasi. Termasuk penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem.
Dia menambahkan tahun depan, sebagaimana amanat aturan yang baru, untuk dukungan tetap sama. Mandatory spending di sektor pendidikan dan kesehatan tetap memiliki porsi yang sama. Hanya saja, 2024-2027 pemerintah daerah dapat perintah mandatory spending untuk melakukan peningkatan infrastruktur dari 30 persen jadi 40 persen.
“Ini sudah sejalan dengan apa yang kita lakukan di Pemkot untuk 2024. Kita tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur, sudah disampaikan Pak Wali sebelumnya. Misalnya duckting sharing, bagaimana kita perbaiki tatanan kota dan kita juga dapat potensi tambahan pendapatan. Termasuk penyelesaian gedung, Macca, Karebosi, akan diprioritaskan di 2024,” tandas Helmy.
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto hadir langsung dalam penyerahan tersebut didampingi Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Helmy Budiman.
“Ini berarti kick off tanda bahwa kita sudah harus jalan. Saya sebentar akan memerintahkan BPKAD dan Bappeda untuk mengurus persiapannya,” kata Danny Pomanto.
Salah satu yang terpenting penyerapan anggaran harus terus digenjot. Sehingga, pihaknya meminta semua administrasi dipercepat agar bisa tender dini.
“Penyerapan anggarannya dan sesegera mungkin melakukan hal yang sifatnya administratif, terutama belanja modal agar bisa pelaksanaanya cukup waktu,” tuturnya.
Kata dia, ada beberapa yang menjadi intervensi tahun depan, seperti pengendalian inflasi hingga kemiskinan ekstrem. (rhm)