MAKASSAR, BKM–Kepala Dinas Sosial Kota Makassar mengaku sangat kewalahan menangani Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).Selain angkanya yang terus bertambah, rumah sakit yang menjadi tempat rujukan juga penuh.
Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, drg Ita Isdiana Anwar menyampaikan selain anak jalanan, gelandangan, pengemis (anjal gepeng), yang permasalahan terbesar yang ditangani Dinas Sosial saat ini adalah ODGJ.
“Hampir setiap hari ada laporan terkait ODGJ yang harus ditangani. Jadi hampir setiap hari kami melakukan penjangkauan,” ungkap wanita yang akrab disapa dokter Ita kepada BKM, Minggu (20/4).
Kata mantan Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dalduk KB ini, saat melakukan penjangkauan, para ODGJ tersebut tidak punya KTP, apalagi BPJS. Sehingga jika harus dimasukkan ke rumah sakit jiwa, dengan catatan rekomendasi dari Dinas Sosial, maka instansi tersebut harus membayar biayanya.
Untuk memperoleh data akurat terhadap pasien, biasanya sehari setelah dititipkan ke rumah sakit jiwa, akan dibawa ke Kantor Catatan Sipil untuk diperiksa irish mata agar dokumen kependudukannya bisa terdeteksi.
Yang menjadi persoalan lagi, kata dia, saat ini dua rumah sakit jiwa yang ada di Makassar, yakni RS Dadi dan RS Sayang Rakyat semuanya penuh.
“Kami kewalahan. Astaga, kita tahu RS Dadi full, RS Sayang Rakyat juga. Kan duaji rumah sakit jiwa di Makassar yang terima ODGJ. Kedua rumah sakit itu minggu ini kewalahan,” beber dokter Ida.
Dia mengaku karena kondisi rumah sakit yang tidak memungkinkan, terpaksa para ODGJ hasil jangkauan dititipkan ke Rumah Perlindungan dan Trauma Centre (RPTC) milik Dinsos di Jalan Abdullah Dg Sirua sambil memantau kalau ada yang kosong di rumah sakit.
“Jadi beberapa hari ini, ditolak permintaan kami karena rumah sakit sudah full. Ini sudah tiga hari, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Terpaksa saya taruh di RPTC. Bayangkan mereka ditaruh di sana,” tandas dokter Ita. (rhm)