MAKASSAR, BKM – Rencana Rapat Kerja Khusus (Rakersus) Pemerintah Kota Makassar yang digelar di Bali pada 7 Februari (Kemarin) menuai kritik dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar.
Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Makassar, Tri Sulkarnain Ahmad, menilai pentingnya keterlibatan tim transisi Wali Kota terpilih dalam Rakersus ini. Menurutnya, forum ini adalah momentum strategis untuk memastikan kesinambungan program pemerintahan lama dengan pemerintahan yang baru.
“Kami dari partai pengusung pasangan Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham mengapresiasi capaian pemerintahan Pak Danny Pomanto. Namun, ada hal yang perlu dievaluasi dan diperbaiki agar sejalan dengan visi-misi pemimpin yang baru,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa tim transisi perlu mendapat akses terhadap data keuangan dan kebijakan strategis, termasuk kondisi kas daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun 2023-2024. Dengan begitu, pemerintahan baru dapat menyusun kebijakan yang lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Transisi kepemimpinan harus berjalan mulus. Maka, tim transisi harus dilibatkan dalam pembahasan anggaran yang akan dieksekusi di tahun 2025. Ini bukan hanya soal politik, tapi juga tentang keberlanjutan pembangunan,” jelasnya.
“Tim transisi harus mengetahui program yang telah berjalan agar mereka bisa menyesuaikan visi-misi pemerintahan baru. Jangan sampai ada program yang terputus atau tumpang-tindih akibat kurangnya koordinasi,” tambahnya.
Selain itu, ia juga melihat forum ini sebagai ajang silaturahmi antara Wali Kota saat ini, Danny Pomanto, dan Wali Kota terpilih, Munafri Arifuddin, untuk membangun komunikasi yang baik dalam masa transisi.
“Apakah Wali Kota terpilih akan melanjutkan program yang ada atau mengajukan perubahan anggaran, itu harus dikoordinasikan dengan DPRD. Kita ingin transisi ini berjalan cepat dan efektif,” tuturnya.(ita)
