MAKASSAR, BKM– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar, kembali mempertegas ke Dinas Pendidikan Kota Makassar soal tidak ada lagi siswa yang ditolak pada sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2022.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Makassar, Andi Hadi Ibrahim. Ia mengatakan persoalan yang dihadapi tiap tahun, karena ada siswa yang tidak diakomodir. Untuk itu, PPDB 2022 pihaknya memiliki beberapa catatan yang disampaikan agar dilakukan perbaikan.
“PPDB tiap tahunnya selalu bermasalah di sistem zonasi. Makanya kami beri catatan ke dinas pendidikan untuk perbaiki proporsionalitas penerimaan kewilayahan, perbaikan sistem dan tahapan, serta penguatan jalur afirmasi, perpindahan tugas, dan juga jalur presentasi. Semunya kita minta evaluasi kembali,” ungkapnya.
Selain itu, legislator Fraksi PKS DPRD Makassar ini juga menjawab kegelisahan orangtua siswa dimana Dinas Pendidikan Makassar harus mengatasi sejumlah kendala yang kerap ditemukan pada saat pelaksanaan PPDB tahun Ajaran 2021/2022 tingkat SD dan SMP.
“Kami minta Dinas Pendidikan untuk melakukan perbaikan yang diperlukan untuk diterapkan ke sistem cluster zonasi. Kami tidak ingin ada yang ditolak karena kesalahan atau siswa di luar zonasi yang diterima,” ujarnya.
Begitupun yang dikatakan, Anggota Komisi D DPRD Makassar, Abd Wahid. Ia menegaskan, sudah melakukan pertemuan dengan Dinas pendidikan Makassar guna menjawab masalah-masalah yang dihadapi mayarakat ketika penerimaan siswa baru.
“Kami harap tidak ada lagi informasi yang tidak benar dan tidak sinkron yang didengarkan masyarakat. Makanya tidak ada lagi siswa yang ditolak atau tidak bersekolah, makanya kami minta evaluasi sistem ini,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Muhyiddin mengungkapkan, pihaknya, telah melakukan tahap sosialisasi terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Makassar sejak Mei ini. Olehnya itu, segala kendala yang dialami tahun sebelumnya akan diantisipasi sejak dini.
“Kami mengerti dan kami juga masih sementara menunggu perwali, segala kendala yang dialami tahun kemarin menjadi tanggung jawab kami yang utama revolusi pendidikan, semua bisa sekolah. Kami tidak mau ada orangtua siswa yang ke wali kota. Kami tidak ada layanan di dinas pendidikan, semua tanggungjawab sekolah,” tuturnya. (ita)
The post Dewan Pertegas tak Ingin Dengar Keluhan di PPDB appeared first on Berita Kota Makassar.
