MAKASSAR, BKM – Status kepemilikan dan pengelolaan Pasar Butung kembali menjadi sorotan. Dalam inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Komisi B DPRD Makassar, ditemukan bahwa hingga saat ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pasar tersebut belum jelas alirannya ke kas Pemerintah Kota Makassar. Selain itu, persoalan parkir liar yang menjamur semakin memperburuk kondisi pasar menjelang lebaran.
Ketua Komisi B DPRD Makassar, Ismail, menegaskan bahwa pihaknya turun langsung untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait status Pasar Butung dan sistem pengelolaannya.
“Kita masih mempertanyakan status kepemilikan Pasar Butung dan bagaimana pengelolaan PAD yang seharusnya masuk ke pemerintah kota. Sejauh ini, PD Pasar Makassar Raya mengaku belum pernah menerima kontribusi apapun dari Pasar Butung, padahal seharusnya ada perjanjian dengan pemerintah kota,” ungkapnya, Sabtu (22/3).
Menurut Legislator Fraksi Golkar Makassar ini ketidakjelasan ini berpotensi merugikan Kota Makassar karena PAD yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat justru tidak diketahui arahnya.
Selain masalah PAD, ia juga menyoroti kondisi parkir di Pasar Butung yang semakin semrawut. Banyak kendaraan yang parkir sembarangan di depan pasar, ditambah dengan keberadaan juru parkir (jukir) liar yang menarik tarif tinggi tanpa regulasi yang jelas.
“Banyak keluhan dari masyarakat soal tarif parkir yang mahal. Setelah kami telusuri, ternyata itu dilakukan oleh jukir-jukir liar yang beroperasi tanpa izin. Kami sudah memanggil direksi PD Parkir dan akan menertibkan kondisi ini agar tidak semakin merugikan warga,” tegasnya.
Anggota Komisi B DPRD Makassar, Hj Umiyati, juga meminta pemerintah kota segera memperjelas status Pasar Butung dan memastikan PAD dari pasar ini masuk ke kas daerah.
“Jika PAD dari Pasar Butung benar-benar tidak masuk ke pemerintah kota, lalu ke mana uang itu? Ini harus segera diperjelas agar tidak ada kebocoran yang merugikan daerah. Begitu juga dengan parkir, jangan sampai masyarakat yang ingin berbelanja justru terbebani dengan tarif parkir yang tinggi akibat pengelolaan yang tidak jelas,” katanya
Ia menekankan bahwa penataan kembali pasar dan sistem parkir sangat penting, terutama menjelang Lebaran, agar roda perekonomian tetap berjalan lancar dan masyarakat tidak merasa dirugikan.
Legislator Fraksi PPP Makassar ini berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) setelah Lebaran untuk membahas lebih lanjut status Pasar Butung, sistem pengelolaan PAD, serta upaya menertibkan parkir liar yang meresahkan masyarakat. (ita)
