SELAIN ITU, Aliansi Guru Sertifikasi Makassar juga mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, untuk memprotes keterlambatan pembayaran tunjangan sertifikasi guru. Tunjangan yang seharusnya dibayarkan untuk periode Juli hingga Desember 2024 hingga kini belum cair.
Kedatangan para guru ini diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Makassar, Andi Suharmika, dan anggota DPRD Makassar, Muhlis Misbah. Para guru berharap DPRD dapat memfasilitasi mereka untuk segera mendapatkan hak mereka yang tertunda.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Makassar, Andi Suharmika, meminta agar Dinas Pendidikan (Disdik) segera mengambil langkah cepat untuk menyelesaikan masalah ini. “Disdik harus segera bergerak untuk menyelesaikan masalah ini. Pembayaran tunjangan sertifikasi untuk periode Juli hingga Desember 2024 harus segera diselesaikan tanpa penundaan lagi,” ungkapnya di ruang Banggar DPRD Makassar, Rabu (12/2).
Legislator dari Partai Golkar ini menjelaskan bahwa keterlambatan pembayaran tunjangan sertifikasi disebabkan oleh dua faktor utama. Pertama, adanya kesalahan dalam input data, baik dari pihak guru maupun kementerian, yang menyebabkan proses validasi data menjadi terhambat.
“Kemudian ada juga yang mereka sampaikan mengenai, adanya beban kerja yang tinggi di akhir tahun, yang membuat operator di kementerian kewalahan dalam memvalidasi data,” katanya.
Sementara itu, anggota DPRD Makassar, Muhlis Misbah, juga menegaskan pentingnya penyelesaian cepat terhadap masalah ini. “Terkait pembayaran tunjangan sertifikasi guru, Disdik harus bertindak cepat agar masalah ini bisa segera diselesaikan,” kata Muhlis yang merupakan legislator dari Partai Hanura.
Muhlis menambahkan bahwa keterlambatan pembayaran ini harus menjadi perhatian serius. “Keterlambatan pembayaran ini terjadi karena adanya kesalahan prosedural dalam penginputan data dan kesulitan di kementerian. Ke depannya, kami berharap kejadian serupa tidak terulang lagi agar guru-guru tidak menjadi korban dan hak-hak mereka bisa segera terbayarkan,” tegasnya.
Para guru yang hadir dalam aksi ini berharap agar pemerintah segera mempercepat proses pembayaran tunjangan sertifikasi mereka. Mereka juga meminta agar tidak ada lagi keterlambatan atau kesalahan administrasi yang merugikan para pendidik, yang selama ini telah memberikan dedikasi penuh dalam dunia pendidikan.(ita)
