MAKASSAR, BKM– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk segera mengambil langkah tegas dalam menghadapi arus pendatang baru masuk dan menetap di kota Makassar pasca libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Menurut anggota DPRD Makassar, Irfan Malluserang, pendatang baru atau urbanisasi yang tidak terkendali telah menimbulkan berbagai persoalan sosial, termasuk peningkatan angka kejahatan yang bisa saja terjadi di tahun 2025 ini jika tidak ditanggulangi sejak dini.
“Kita tidak bisa pungkiri banyak pendatang datang ke Makassar untuk berlibur dan merayakan tahun baru 2025 di Makassar. Ada yang datang tanpa bekal pekerjaan atau keterampilan, kondisi ini tidak hanya menambah angka pengangguran, tetapi juga menjadi beban tambahan bagi pemerintah kota,” ungkapnya, Kamis (2/1).
Olehnya itu, legislator Partai PAN Makassar ini menekankan perlunya langkah serius untuk menangani situasi ini “Penduduk asli Makassar saja masih banyak yang menganggur. Jika mereka datang tanpa pekerjaan, lalu bergantung pada bantuan pemerintah, itu akan semakin memperberat beban yang sudah ada,” katanya.
Irfan juga menyoroti peran vital camat, lurah, hingga ketua RT dan RW dalam melakukan pendataan warga. Ia mengingatkan bahwa perangkat daerah memiliki tanggung jawab langsung untuk memastikan wilayah mereka tetap tertata.
“Saya selalu sampaikan di musrenbang atau pertemuan lainnya bahwa RT dan RW, yang digaji pemerintah, seharusnya tahu siapa saja warganya, termasuk pendatang yang baru menetap,” tegasnya.
Sementara itu, anggota DPRD Makassar lainnya, Ruslan Lallo, menambahkan bahwa arus urbanisasi perlu dikendalikan untuk dua tujuan utama yakni menekan angka kriminalitas dan mengurangi beban pemerintah. Menurutnya, urbanisasi yang tidak terkelola sering kali menjadi pemicu tindak kejahatan, seperti pemerkosaan, penyalahgunaan narkoba, hingga pencurian.
“Tingginya arus urbanisasi seringkali berbanding lurus dengan meningkatnya angka kejahatan. Ini karena banyak pendatang datang tanpa pekerjaan tetap, yang akhirnya mendorong mereka ke jalur kriminal akibat desakan ekonomi,” jelasnya.
Legislator Fraksi NasDem Makassar ini juga mengingatkan bahwa tren urbanisasi biasanya meningkat pada awal tahun, saat banyak orang yang awalnya hanya berlibur memutuskan menetap di Makassar.
“Ada pula yang pulang kampung saat liburan, kemudian kembali ke Makassar dalam kondisi menganggur setelah di-PHK. Ini memunculkan persoalan sosial baru,”bebernya.
Ia menegaskan, kebijakan terkait urbanisasi tidak dimaksudkan untuk mengusir pendatang, tetapi lebih kepada mengelola dan mendata mereka dengan baik. “Urbanisasi itu penting, tapi harus ada pengelolaan yang jelas agar dampaknya bisa diminimalisir,” tuturnya.(ita)
