MAKASSAR, BKM — Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Makassar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dengan rencana pembangunan rel Kereta Api (KA) Makassar-Parepare.
Hadir dalam rapat Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan (BPKA-Sulsel) Amanna Gappa, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Iqbal Suhaib, Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo. Perwakilan Dinas Perhubungan Kota Makassar, Camat Tamalanrea Salman Baso, stakelolder terkait dan sejumlah Anggota Komisi C DPRD Makassar.
Rudianto Lallo mengatakan, pembahasan pembangunan rel KA di Makassar sangat menarik dibahas, sehingga dirinya ingin mendengarkan langsung progres dan problem yang ada di lapangan selama ini.
“Ini menarik. Karena rasa-rasanya ini penting sekali karena harus kita tahu lokasi kereta api ini masuk di Kota Makassar,” ujarnya.
Politisi NasDem ini berujar, realisasi pembebasan tanah belum juga dilakukan, sementara dana Rp1.2 triliun sudah disiapkan pihak balai untuk pembebasan lahan. Persoalan yang terjadi, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto menginginkan konsep jalur KA secara elevated bukan at grade (di permukaan tanah).
Menurutnya, jika dana tersebut tidak digunakan maka tidak akan lagi dianggarkan pemerintah pada tahun berikutnya.
“Sayang kalau Rp1.2 triliun dikembalikan. Menurut saya ini harus kita tahu apa problemnya dan apa kendalanya. Kalau anggaran ini kita tidak pakai maka yang kita rugi sendiri,” katanya.
The post Dewan dan Balai RDP Terkait Kereta Api appeared first on Berita Kota Makassar.