MAKASSAR, BKM — Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto memerintahkan Dinas Pendidikan untuk menelusuri sampai tuntas soal ribuan peserta didik yang datanya tidak terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Khususnya siapa-siapa yang terlibat dan seperti apa polanya.
“Saya minta itu harus didalami. Siapa-siapa itu orang, ada pola-pola apa, kenapa banyak begitu orang (peserta didik) yang tidak terdata,” ungkap Danny Pomanto saat ditemui di Balai Kota, Rabu (15/1).
Dia pun sangat menyayangkan kenapa persoalan ini tidak dilaporkan kepadanya. Sehingga muncul spekulasi telah terjadi praktik jual beli kursi saat sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB).
Apalagi, berdasarkan informasi yang diterimanya, peserta didik yang tidak terdata di Dapodik banyak yang belajar di sekolah-sekolah favorit, seperti SMPN 6 dan SMPN 3.
“Dugaan jual beli kursi, itulah yang harus diselidiki. Ini mumpung kita sementara melakukan pembenahan. Kalau ada yang bayar membayar saya pasti tindaki, pasti saya usut,” tegas Danny.
Lebih jauh dikatakan, saat proses PPDB, selain jalur yang telah ditetapkan pemerintah pusat, Pemkot Makassar juga menerapkan jalur solusi. Langkah itu diambil untuk mengakomodir peserta didik yang tidak lulus PPDB. Sekaligus untuk melaksanakan revolusi pendidikan, semua anak harus sekolah. Kemungkinan besar, mereka yang masuk lewar jalur solusi inilah yang tidak terdata di Dapodik.
Namun yang menjadi pertanyaan, kenapa hanya sekolah tertentu yang kelebihan peserta didik. Sementara ada sekolah-sekolah yang satu zona, minim peserta didik.
“Kalau jalur solusi mestinya tidak begitu. Jalur solusi itu menempatkan peserta didik di sekolah yang masih punya bangku kosong. Bukan kelebihan kapasitas, bukan ditumpuk. Jalur solusi itu pasti ada bangku kosong. Ini kan tidak ada bangkunya. Bukan jalur solusi itu saya yakin,” ungkap Danny.
Dia pun memerintahkan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Pendidikan Nielma Palamba untuk memperjuangkan para peserta didik yang tidak masuk dapodik ke pusat. “Saya minta diurus untuk selamatkan anak-anak. Bayangkan kalau tidak masuk dapodik, mereka tidak bisa urus ijazah,” jelas Danny.
Dikonfirmasi terpisah, Plh Kepala Dinas Pendidikan Nielma Palamba menerangkan pihaknya segera menindaklanjuti instruksi wali kota. “Kami segera urus ke pusat. Informasi yang kami peroleh, sampai 31 Januari 2025 batasnya pengurusan. Kita akan presentasikan di kementerian,” ungkap Nielma.
Dia melanjutkan, berdasarkan laporan yang diterima, peserta didik yang tidak masuk dapodik adalah siswa penerimaan tahun 2024 yang masuk melalui jalur solusi. Jumlahnya 1.323 peserta didik yang tersebar di 16 SMP.
“Namun ada yang terlalu banyak diakomodir sehingga ada kelas di sekolah tertentu melebih kapasitas. Padahal ada aturan terkait jumlah siswa untuk satu rombongan belajar atau rombel,” tutur Nielma.
Idealnya satu rombel itu, jumlah peserta didik maksimal 32 orang. Namun ada sejumlah sekolah, satu rombel itu mencapai 50 orang. Yang cukup ironi, ada sekolah yang peserta didiknya sangat sedikit. Bangkunya banyak yang kosong.
“Di satu sisi ada berlebihan, satu sisi juga ada sekolah yang berdekatan itu yang kosong,” tambah Nielma.
Dia mengatakan, yang tidak masuk dapodik hampir seluruhnya merupakan peserta didik jenjang SMP. Selain melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk memasukkan peserta didik ke dapodik, Nielma mengatakan pihaknya juga akan melakukan penataan.
“Mungkin ada peserta didik yang akan dipindahkan ke sekolah terdekat sesuai zonasi yang tidak berlebih,” tandasnya. (rhm)