FGD ini digelar dalam rangka penyusunan arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai dengan Perpres No. 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Presiden No. 132/2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional.
Selain itu, diadakannya FGD sekaligus penyampaian akun Sistem Informasi Arsitektur (SIA) SPBE untuk mewujudkan keterpaduan layanan digital nasional dengan menghadirkan narasumber dari PT Waditra Reka Cipta Bandung Agus Widodo sebagai Konsultan Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana.
Dalam sambutannya Suardi mengatakan FGD penyusunan arsitektur dan peta rencana SPBE di Kabupaten Barru tahun 2023 menyatakanperkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi dewasa ini telah masuk ke setiap aspek kehidupan.
“Bukti nyatanya, saya berkeyakinan setiap orang yang ikut hadir disini memiliki smartphone yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). dengan perangkat tersebut, kita semua menjadi lebih mudah dalam berkomunikasi dan bekerja secara lebih efektif dan efisien.
selain masyarakat, pelaku usaha, aparatur sipil negara dan instansi pemerintah saat ini semuanya tidak bisa terlepas dari yang namanya TIK,” ucap Suardi.
Pemanfaatan TIK dilingkungan pemerintah dinamakan SPBE atau SPBE dukungan teknologi informasi dan komunikasi akan memberikan kontribusi terhadap efektifitas dan efisiensi dalam suatu layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik.
Keterpaduan TIK yang tentunya didukung dengan pengelolaan data pemerintah yang terpadu, dapat memperpendek rantai birokrasi sehingga memudahkan pengambilan keputusan bagi pemerintah, yang pada ujungnya dapat mendorong perbaikan pelayanan kepada masyarakat.
Melalui optimalisasi pemanfaatan TIK, sebagai salah satu strategi dalam mewujudkan transformasi digital, kita dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, baik pelayanan internal maupun kepada masyarakat secara cepat, profesional, transparan, dan mudah.
Berdasarkan hasil evaluasi SPBE tahun 2021 yang dilakukan oleh kementerian PANRB, indeks SPBE Kab. Barru adalah “2,06” atau masuk kedalam kategori ‘cukup’.
“Hal ini menunjukkan tantangan kita masih cukup besar untuk mengejar ketertinggalan dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi (SPBE) linkup Pemkab Barru,” urai Suardi
Penilaian SPBE mencakup seluruh aspek, dari mulai perencanaan, penerapan hingga Audit/Evaluasi di semua OPD. dimulai dari Pendataan Proses Bisnis atau Tupoksi OPD, Pendataan Layanan dan Sistem apa saja yang ada di setiap OPD, kemudian Infrastruktur yang digunakan dan lain lain.
Hingga audit penerapan SPBE. ini menunjukkan bahwa penerapan SPBE yang nilainya “2.24” menunjukan bukan hanya tanggung jawab dari Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP).
“Kita wajib berperan aktif dalam mengimplementasikan SPBE. Untuk itu, kita sama-sama membutuhkan gambaran Arsitektur SPBE dan Peta rencana kegiatan kedepan yang dapat dijadikan acuan kita dalam bekerja sehingga dapat meningkatkan kualitas penerapan TIK di lingkungan Pemkab Barru,” katanya. (udi/C)
The post Bupati Tidak Puas Indeks SPBE 2021 appeared first on Berita Kota Makassar.