BULUKUMBA, BKM– Kementerian Kesehatan RI melakukan transformasi kesehatan melalui perubahan strategi dan kebijakan kesehatan nasional dengan menetapkan 6 pilar transformasi penopang sistem kesehatan Indonesia dimana pilar pertamanya adalah Transformasi Layanan Primer yang dilaksanakan melalui penguatan Integrasi Pelayanan Primer (ILP).
Kemenkes bersama USAID-Momentum Indonesia melaksanakan program replikasi model pelayanan kesehatan primer di 66 kabupaten di lima provinsi (Banten, Jawa Timur, Sumatera Utara, NTT dan Sulsel. USAID Momentum, bersama para pemangku kepentingan di tingkat kabupaten melakukan studi implementasi di beberapa kabupaten untuk mendapatkan jawaban atau solusi terkait isu-isu pelaksanaan model ILP.
Studi implementasi ini meliputi empat topik telehealth antara puskesmas dan pustu-posyandu di Kabupaten Manggarai Barat, jaringan pelayanan pemerintah-swasta di Kabupaten Serang, supervisi fasilitatif di Kabupaten Deli Serdang, dan insentif kader berbasis kinerja di Kabupaten Bulukumba.
Dalam memulai pilot project di Bulukumba USAID Momentum menggelar Lokakarya yang dibuka Bupati Bulukumba Andi Muchtar Ali Yusuf di Aula Lt 4 Gedung Pinisi, Kamis (14/4).
Kadis Kesehatan Sulsel dr Ishak Iskandar melalui zoom mengatakan, Posyandu atau Pos Pelayanan Terpadu akan diintegrasikan melakukan pelayanan pada tiga siklus kehidupan yaitu dari bayi dan ibu hamil, usia produktif dan lanjut usia. Diharapkan dalam pelaksanaan program ada kolaborasi dan sinergitas dari berbagai pihak sehingga dapat diimplementasikan dengan baik.
“Kita berharap program di Bulukumba ini bermanfaat dan menjadi contoh atau pilot project di seluruh kabupaten kota di Sulsel atau bahkan di Indonesia,” pintanya.
Sementara itu Bupati Bulukumba yang akrab disapa Andi Utta menyampaikan program penguatan Posyandu ini menjadi kesempatan yang baik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Layanan Posyandu diharapkan fokus pada upaya promosi kesehatan dan aspek preventif, sehingga penyakit yang diderita oleh masyarakat lebih cepat dideteksi dan diantisipasi.
“Jika Posyandu selama ini identik dengan penimbangan bayi dan balita, maka ke depan Posyandu akan menjadi wadah layanan kesehatan untuk mendeteksi atau mencegah penyakit yang diderita warga dari semua kalangan. Tidak harus nanti di rumah sakit baru kita tahu penyakitnya,” ungkapnya.
“Saya kira program ini merupakan komitmen dan upaya pemerintah dalam meningkatkan layanan kesehatan primer, dengan terus melakukan inovasi atau terobosan agar prosesnya lebih efektif dengan hasil yang lebih terukur dan maksimal,” tambahnya lagi.
Kepala Desa Bontoharu Kecamatan Rilau Ale, Baharuddin menyampaikan terima kasih atas pelaksanaan program yang salah satu lokusnya di desanya. Menurutnya program penguatan Posyandu ini memiliki banyak manfaat, diantaranya adanya peningkatan kapasitas para kader Posyandu, adanya SOP atau standar layanan dari Posyandu, serta adanya ukuran kinerja dari kader Posyandu yang berkonsekuensi terhadap insentif yang diterima.
“Tentu kami sangat merespon program ini, karena menjadi pilot project dari Kementerian Kesehatan,” imbuhnya. (rls)
